Ekonom: Langkah Pemerintah Hapuskan PBB Tak Rasional

"Soal (penghapusan) PBB ini kan tidak rasional. Bagaimana Pak Ferry logikanya, tiba-tiba mau menghilangkan PBB? Padahal PBB ini untuk mengerem penguasaan lahan," ucap Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, kepada Kompas.com, Kamis (12/2/2015).

Menurut Enny, saat ini distribusi lahan di Indonesia tidak merata dan terkonsentrasi, bahkan hanya pada segelintir orang atau kelompok orang. Enny pun menilai, rencana pembangunan infrastruktur pemerintah Jokowi-JK akan membutuhkan banyak lahan.

"Nah kalau ini dihilangkan, kan tidak jelas siapa yang menjadi penguasa lahan, siapa yang menjadi kartelis lahan," kata dia.

Lebih lanjut Enny bilang, kalau pun pemerintah mau merealisasikan rencana penghapusan PBB tersebut, sebaiknya tidak dipukul rata. Pemerintah harus memetakan jenis-jenis bangunan sebelum menghapuskan PBB, misalnya untuk bangunan komersial ataukah properti tidak produktif.

"Sekarang kalau tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat, klasifikasi saja. Kan statusnya itu jelas, rumah hunian kah atau bukan, tipenye juga jelas. Jangan digebyah uyah," tukas Enny.