Komisi XI DPR-RI Dukung Ditjen Pajak Terapkan Pengampunan Pajak

Kompas.com - 12/02/2015, 23:11 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota dewan di Komisi XI DPR-RI mendukung rencana pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menerapkan pengampunan pajak atau tax amnesty. Kebijakan ini bisa dilakukan guna mencapai target penerimaan pajak 2015 ini.

Anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Andreas Eko Susetyo menilai tax amnesty bisa dipertimbangkan untuk dilakukan. Menurut Andreas, tax amnesty ini bisa menurunkan defisit transaksi berjalan, di sisi lain meningkatkan cadangan devisa.

Andreas menuturkan, cadangan devisa Indonesia saat ini adalah yang terendah dibanding negara-negara di kawasan ASEAN. Padahal, akhir tahun ini ASEAN Economic Community (AEC) sudah berlaku. Salah satu cara untuk menarik dana-dana di luar negeri adalah dengan tax amnesty.

“Jadi, kalau mereka mau balikin uang ke sini ada insentif. Permasalahan klasik juga akan selesai ketimbang hanya melakukan peningkatan basis pajak dari PPnBM emas," kata dia, dalam Rapat Dengan Pendapat dengan DJK Kemenkeu, Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Terkait dengan hal tersebut, anggota Komisi XI DPR-RI dari Fraksi Partai Nasdem Johny G Plate mengatakan, untuk menarik dana-dana di luar negeri memang dibutuhkan insentif, tapi tidak hanya dengan cara memberikan pengampunan pajak. Dia bilang, DJP Kemenkeu perlu melakukan upaya untuk bisa menekan terjadinya transfer pricing. Menurut dia, jika itu dilakukan maka pemerintah tidak hanya mampu mencapai target penerimaan pajak, tetapi juga mengatasi rendahnya cadangan devisa.

“Dengan pajak yang besar juga akan meningkatkan pembiayaan infratruktur,” ujar Plate.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Sigit Priyadi Pramudito mengatakan, kendati sangat membantu penerimaan pajak dan cadangan devisa, namun soal tax amnesty ini kemungkinan besar baru bisa efektif dilaksanakan pada 2016 mendatang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kan harus ada Undang-undang, tentu pembahasannya bakal lama. Tahun 2015 ini pokoknya enggak mungkin (diterapkan)," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.