Kompas.com - 17/02/2015, 14:32 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Strategi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengejar setoran pajak lewat Peraturan Nomor PER-01/PJ/2015 tentang pemotongan pajak deposito, mulai menuai polemik.

Dalam beleid 26 Januari 2015 itu, Ditjen Pajak mewajibkan perbankan menyerahkan data bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) deposito dan tabungan milik nasabahnya secara rinci. Misal, nasabah pemilik deposito 100 deposan, maka yang wajib dilaporkan harus 100 deposan.

Selama ini, perbankan memberikan data bukti potong PPh deposito dan tabungan tidak menyertakan bukti potong setiap nasabah. Nah, dengan formulir yang lebih rinci, petugas pajak bisa mengetahui jumlah deposan.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mulya E. Siregar mengungkapkan, pemberlakuan aturan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Perbankan, termasuk pelanggaran kerahasiaan bank dan juga kerahasiaan nasabah. Sebab, kata Mulya, UU Perbankan mengamanatkan untuk merahasiakan data nasabah terkait dana pihak ketiga.

Ini artinya, bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) deposito dan tabungan milik nasabah, tidak boleh dibocorkan dan harus dirahasiakan.

"Undang-Undang Perbankan yang mengamanatkan hal itu. Data nasabah jelas tidak boleh dibocorkan atau diminta secara langsung. Data nasabah hanya boleh diminta jika ada permasalahan pengemplangan pajak. Jadi ada kasus menyangkut nasabah dulu, baru perbankan bisa memberikan data nasabah untuk penyelesaian permasalahan," jelas Mulya di Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Mulya mengatakan, data nasabah atau data pemegang dana pihak ketiga (DPK) di perbankan yang tidak terkait dengan kasus pengemplangan pajak, tidak boleh diminta dan harus dirahasiakan. Sebab, jika bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) deposito dan tabungan milik nasabah diserahkan, maka, pihak-pihak lain dapat mengkalkukasi dan akhirnya bisa mengetahui jumlah total DPK yang ada di bank tersebut.

"Bukti potong pajak sekian dikalikan dengan persentase pajak sekian, maka hitung-hitungan itu akan ketahuan jumlah totalnya. Padahal itu yang harus dijaga. Kalau begitu nanti, maka rahasia bank dan rahasia nasabah bisa terbuka," ucapnya.

Meski begitu, Mulya menjelaskan bahwa OJK sebagai otoritas lembaga keuangan mendukung penerapan aturan tersebut. Namun yang harus digarisbawahi, kata Mulya, adalah kemungkinan ada tidaknya pelanggaran kerahasiaan bank termasuk pelanggaran kerahasiaan nasabah.

"Kami mendukung sekali supaya bisa sinkron misalnya. Cuma saja, jangan sampai ada pelanggaran kerahasiaan bank dan kerahasiaan nasabah," kata Mulya. (Dea Chadiza Syafina)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Kontan
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendag Targetkan Total Transaksi Trade Expo Indonesia ke-37 Capai 10 Miliar Dollar AS

Kemendag Targetkan Total Transaksi Trade Expo Indonesia ke-37 Capai 10 Miliar Dollar AS

Whats New
6 Aplikasi Smartphone yang Wajib Dimiliki untuk Mempermudah Hidup

6 Aplikasi Smartphone yang Wajib Dimiliki untuk Mempermudah Hidup

BrandzView
Dirut PLN: Inovasi Kendaraan Listrik Bisa Jadi Sumber Energi Murah

Dirut PLN: Inovasi Kendaraan Listrik Bisa Jadi Sumber Energi Murah

Whats New
Kantor Pusat Bank Mandiri Kebakaran, Manajemen: Sudah Terkendali, Tidak Ganggu Operasional

Kantor Pusat Bank Mandiri Kebakaran, Manajemen: Sudah Terkendali, Tidak Ganggu Operasional

Whats New
Mengekor Wall Street, IHSG Awal Sesi Langsung Melaju 1 Persen

Mengekor Wall Street, IHSG Awal Sesi Langsung Melaju 1 Persen

Whats New
Phising jadi Salah Satu Modus Penipuan, Bagaimana Cara Menghidarinya?

Phising jadi Salah Satu Modus Penipuan, Bagaimana Cara Menghidarinya?

Whats New
Prosedur Membersihkan Karang Gigi Gratis Pakai BPJS Kesehatan

Prosedur Membersihkan Karang Gigi Gratis Pakai BPJS Kesehatan

Spend Smart
Kuota BBM Bersubsidi Menipis, Pertamina: Pengaturan Distribusi Harus Segera Dilakukan

Kuota BBM Bersubsidi Menipis, Pertamina: Pengaturan Distribusi Harus Segera Dilakukan

Whats New
ID Tech HQ: Markas Grab Regional di Indonesia untuk Inovasi Teknologi bagi UMKM dan Pedagang Pasar

ID Tech HQ: Markas Grab Regional di Indonesia untuk Inovasi Teknologi bagi UMKM dan Pedagang Pasar

BrandzView
Pencarian Meningkat di Google, Masyarakat Indonesia Mulai Berminat Beli Kendaraan Listrik

Pencarian Meningkat di Google, Masyarakat Indonesia Mulai Berminat Beli Kendaraan Listrik

Whats New
Mengejar Harga Rumah dengan Upah Minimum

Mengejar Harga Rumah dengan Upah Minimum

Spend Smart
Kemenko Perekonomian: PMN untuk BTN Masih Dievaluasi, Garuda dan Waskita Sudah Pasti

Kemenko Perekonomian: PMN untuk BTN Masih Dievaluasi, Garuda dan Waskita Sudah Pasti

Whats New
Erick Thohir: Transformasi Garuda Indonesia Menunjukkan Kinerja Positif

Erick Thohir: Transformasi Garuda Indonesia Menunjukkan Kinerja Positif

Whats New
Stabil, Berikut Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Stabil, Berikut Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Lowongan Kerja Astra Honda Motor untuk Lulusan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Lowongan Kerja Astra Honda Motor untuk Lulusan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.