Kompas.com - 17/02/2015, 14:51 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com – Langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-01/PJ/2015 tentang pemotongan pajak deposito, diapresiasi.

Menurut pengamat pajak dari DannyDarussalam Tax Center, Darussalam akses rekening bank merupakan hal yang penting untuk menggenjot penerimaan pajak.

“DJP tidak perlu takut kalau nasabah akan melarikan dana mereka ke luar negeri. Karena berdasarkan perjanjian penghindaran pajak yang berlaku sekarang, Indonesia dapat meminta informasi rekening koran wajib pajak dalam negeri Indonesia yang ditempatkan di negara mitra treaty kita,” kata Darussalam dihubungi Kompas.com, Selasa (17/2/2015).

Dia mengungkapkan, bahwa negara mitra treaty tersebut wajib untuk memberikan informasi tentang rekening koran tersebut ke Indonesia. Perjanjian penghindaran pajak ini mengatur salah satunya yakni saling bertukar informasi atas wajib pajak masing-masing negara.

Darrusalam menyatakan setuju dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-01/PJ/2015. Selama ini, Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh bank terkait dengan pemotongan bunga atas deposito dan tabungan milik nasabah hanya secara umum dan tidak merinci jumlah pokok deposito dan atau tabungan untuk masing-masing nasabah.

“Rincian data pokok tabungan dan deposito penting bagi DJP sebagai alat kroscek terhadap kekayaan nasabah yang dilaporkan dalam SPT mereka,” pungkas Darrusalam.

Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Wahju Karyta Tumakaka menjelaskan, perbedaan peraturan ini dibanding peraturan sebelumnya, yakni jika tadinya bank melaporkan bukti pemotongan secara gelondongan, sekarang bank harus melaporkan secara rinci.

Ada dua aspek mengapa DJP mewajibkan bank melaporkan secara teperinci. Pertama, untuk mengetahui jumlah pemotongan dan yang disetorkan ke negara sama. Kedua, meskipun bunga deposito bersifat final, tetapi deposito sebagai harta/aset harus dilaporkan dalam kekayaan.

“Kalau enggak ada informasi dari bank siapa yang dipotong, kita kan enggak bisa mengecek SPT-nya wajib pajak. Depositonya dilaporkan tidak di SPT-nya,” ucap Wahju dihubungi, Selasa.

Sebelumnya diberitakan, strategi Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengejar setoran pajak melalui sejumlah peraturan, mulai menuai polemik. Salah satunya adalah kebijakan Ditjen Pajak yang menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-01/PJ/2015 tentang pemotongan pajak deposito yang terbit pada 26 Januari 2015 lalu.

Dalam peraturan itu, Ditjen Pajak mewajibkan perbankan menyerahkan data bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) deposito dan tabungan milik nasabahnya secara rinci. Misal, nasabah pemilik deposito 100 deposan, maka yang wajib dilaporkan harus 100 deposan.

Selama ini, perbankan memberikan data bukti potong PPh deposito dan tabungan tidak menyertakan bukti potong setiap nasabah. Nah, dengan formulir yang lebih rinci, petugas pajak bisa mengetahui jumlah deposan.

Para nasabah bank kabarnya mulai ketar-ketir. Mereka merasa tak nyaman lagi menyimpan uangnya di produk perbankan seperti tabungan dan deposito.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rupiah Menguat, Dollar AS di Bawah Level 14.800

Rupiah Menguat, Dollar AS di Bawah Level 14.800

Whats New
Tarif Tol Serpong-Balaraja Seksi 1 A Gratis Sampai 21 Agustus 2022

Tarif Tol Serpong-Balaraja Seksi 1 A Gratis Sampai 21 Agustus 2022

Whats New
NFA Luncurkan Panel Harga Pangan, Apa Kegunaannya?

NFA Luncurkan Panel Harga Pangan, Apa Kegunaannya?

Whats New
Properti Syariah dan Keterjangkauan Perumahan

Properti Syariah dan Keterjangkauan Perumahan

Whats New
Kemendag Targetkan Total Transaksi Trade Expo Indonesia Ke-37 Capai 10 Miliar Dollar AS

Kemendag Targetkan Total Transaksi Trade Expo Indonesia Ke-37 Capai 10 Miliar Dollar AS

Whats New
6 Aplikasi Smartphone yang Wajib Dimiliki untuk Mempermudah Hidup

6 Aplikasi Smartphone yang Wajib Dimiliki untuk Mempermudah Hidup

BrandzView
Dirut PLN: Inovasi Kendaraan Listrik Bisa Jadi Sumber Energi Murah

Dirut PLN: Inovasi Kendaraan Listrik Bisa Jadi Sumber Energi Murah

Whats New
Kantor Pusat Bank Mandiri Kebakaran, Manajemen: Sudah Terkendali, Tidak Ganggu Operasional

Kantor Pusat Bank Mandiri Kebakaran, Manajemen: Sudah Terkendali, Tidak Ganggu Operasional

Whats New
Mengekor Wall Street, IHSG Awal Sesi Langsung Melaju 1 Persen

Mengekor Wall Street, IHSG Awal Sesi Langsung Melaju 1 Persen

Whats New
Phising Jadi Salah Satu Modus Penipuan, Bagaimana Cara Menghindarinya?

Phising Jadi Salah Satu Modus Penipuan, Bagaimana Cara Menghindarinya?

Whats New
Prosedur Membersihkan Karang Gigi Gratis Pakai BPJS Kesehatan

Prosedur Membersihkan Karang Gigi Gratis Pakai BPJS Kesehatan

Spend Smart
Kuota BBM Bersubsidi Menipis, Pertamina: Pengaturan Distribusi Harus Segera Dilakukan

Kuota BBM Bersubsidi Menipis, Pertamina: Pengaturan Distribusi Harus Segera Dilakukan

Whats New
ID Tech HQ: Markas Grab Regional di Indonesia untuk Inovasi Teknologi bagi UMKM dan Pedagang Pasar

ID Tech HQ: Markas Grab Regional di Indonesia untuk Inovasi Teknologi bagi UMKM dan Pedagang Pasar

BrandzView
Pencarian Meningkat di Google, Masyarakat Indonesia Mulai Berminat Beli Kendaraan Listrik

Pencarian Meningkat di Google, Masyarakat Indonesia Mulai Berminat Beli Kendaraan Listrik

Whats New
Mengejar Harga Rumah dengan Upah Minimum

Mengejar Harga Rumah dengan Upah Minimum

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.