Bankir: Penyerahan Data Pajak Nasabah Kaya Berpotensi Langgar UU Perbankan

Kompas.com - 18/02/2015, 11:49 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-01/PJ/2015 tentang pemotongan pajak deposito rupanya juga meresahkan perbankan.

Pasalnya, dalam peraturan itu mewajibkan perbankan menyerahkan data bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) deposito dan tabungan milik nasabahnya secara rinci.

Kewajiban itu dinilai Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja berpotensi melanggar Undang-undang Perbankan soal kerahasiaan perbankan. Dia pun mengatakan setuju dengan Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) yang melayangkan surat penangguhan atau pembatalan peraturan tersebut.

"Iya (Peraturan Ditjen Pajak No PER-01/PJ/2015 rawan melanggar Undang-undang Perbankan," tegas Jahja saat dihubungi Kompas.com, Selasa malam (17/2/2015).

Lebih lanjut, kata dia, berdasarkan informasi yang dia dapatkan, saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan surat pembatalan peraturan Ditjen Pajak itu kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut Jahja, langkah OJK itu diambil setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Perbanas terkait pembatalan peraturan Ditjen Pajak itu. "(Surat rekomendasi itu) Atas nama Perbanas tidak bank per bank," kata dia.

Sementara itu, saat Kompas.com mencoba mengkonfirmasi langsung kepada Ketua OJK Muliaman Hadad dan Kepala Pengawasan Bank OJK Nelson Tampubolon, sampai berita ini diturunkan belum ada penjelasan dari OJK.

Sebelumnya, Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) menilai, Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-01/PJ/2015 tentang pemotongan pajak deposito berpotensi melanggar Undang-undang Perbankan. Bahkan, kebijakan itu juga dinilai akan berdampak kepada larinya arus modal secara besar-besaran dari dalam negeri ke luar negeri (capital flight).

"Ada dampak buruk yang semestinya (dihindari) yaitu adanya capital flight," ujar Ketua Perbanas Sigit Pramono saat di hubungi Kompas.com, Jakarta, Senin malam (16/2/2015).

Lebih lanjut kata dia, peraturan baru Ditjen Pajak itu rawan bertentangan dengan UU Perbankan yaitu terkait kerahasiaan bank. Pasalnya, dalam peraturan itu mewajibkan perbankan menyerahkan data bukti potong Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) deposito dan tabungan milik nasabahnya secara rinci.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rupiah Menguat, Dollar AS di Bawah Level 14.800

Rupiah Menguat, Dollar AS di Bawah Level 14.800

Whats New
Tarif Tol Serpong-Balaraja Seksi 1 A Gratis Sampai 21 Agustus 2022

Tarif Tol Serpong-Balaraja Seksi 1 A Gratis Sampai 21 Agustus 2022

Whats New
NFA Luncurkan Panel Harga Pangan, Apa Kegunaannya?

NFA Luncurkan Panel Harga Pangan, Apa Kegunaannya?

Whats New
Properti Syariah dan Keterjangkauan Perumahan

Properti Syariah dan Keterjangkauan Perumahan

Whats New
Kemendag Targetkan Total Transaksi Trade Expo Indonesia Ke-37 Capai 10 Miliar Dollar AS

Kemendag Targetkan Total Transaksi Trade Expo Indonesia Ke-37 Capai 10 Miliar Dollar AS

Whats New
6 Aplikasi Smartphone yang Wajib Dimiliki untuk Mempermudah Hidup

6 Aplikasi Smartphone yang Wajib Dimiliki untuk Mempermudah Hidup

BrandzView
Dirut PLN: Inovasi Kendaraan Listrik Bisa Jadi Sumber Energi Murah

Dirut PLN: Inovasi Kendaraan Listrik Bisa Jadi Sumber Energi Murah

Whats New
Kantor Pusat Bank Mandiri Kebakaran, Manajemen: Sudah Terkendali, Tidak Ganggu Operasional

Kantor Pusat Bank Mandiri Kebakaran, Manajemen: Sudah Terkendali, Tidak Ganggu Operasional

Whats New
Mengekor Wall Street, IHSG Awal Sesi Langsung Melaju 1 Persen

Mengekor Wall Street, IHSG Awal Sesi Langsung Melaju 1 Persen

Whats New
Phising Jadi Salah Satu Modus Penipuan, Bagaimana Cara Menghindarinya?

Phising Jadi Salah Satu Modus Penipuan, Bagaimana Cara Menghindarinya?

Whats New
Prosedur Membersihkan Karang Gigi Gratis Pakai BPJS Kesehatan

Prosedur Membersihkan Karang Gigi Gratis Pakai BPJS Kesehatan

Spend Smart
Kuota BBM Bersubsidi Menipis, Pertamina: Pengaturan Distribusi Harus Segera Dilakukan

Kuota BBM Bersubsidi Menipis, Pertamina: Pengaturan Distribusi Harus Segera Dilakukan

Whats New
ID Tech HQ: Markas Grab Regional di Indonesia untuk Inovasi Teknologi bagi UMKM dan Pedagang Pasar

ID Tech HQ: Markas Grab Regional di Indonesia untuk Inovasi Teknologi bagi UMKM dan Pedagang Pasar

BrandzView
Pencarian Meningkat di Google, Masyarakat Indonesia Mulai Berminat Beli Kendaraan Listrik

Pencarian Meningkat di Google, Masyarakat Indonesia Mulai Berminat Beli Kendaraan Listrik

Whats New
Mengejar Harga Rumah dengan Upah Minimum

Mengejar Harga Rumah dengan Upah Minimum

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.