Bos Newmont: Soal Divestasi, Belum Ada Surat Resmi dari Pemerintah

Kompas.com - 18/02/2015, 12:34 WIB
Tambang PT Newmont Nusa Tenggara di Batu Hijau, Sumbawa KOMPAS.com/YOGA SUKMANATambang PT Newmont Nusa Tenggara di Batu Hijau, Sumbawa
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) Martiono Hadianto mengaku sejauh ini belum ada surat resmi dari pemerintah Indonesia terkait pembelian divestasi 7 persen saham Newmont.

"Belum ada pengajuan dari pemerintah. Saya baru dengar dari media saja. Katanya begini, katanya begitu. Tapi, surat resmi belum kami dapat," ucap Martiono ditemui di Kantor Ditjen Minerba, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Pagi ini Martiono berkunjung ke Kantor R. Sukhyar, Direktur Jenderal Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membahas keberlanjutan usaha Newmont. Dalam pertemuannya, Martiono mengaku tidak ada pembicaraan soal divestasi Newmont. Menurut Martiono, tidak ada perubahan harga saham dari yang terakhir ditawarkan ke pemerintah.

"Enggak ada perubahan. Dari pemerintah juga belum ada sikap resmi kok, baru berita," imbuh dia.

Sementara itu, ditemui di kantornya, Selasa (17/2/2015), Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pembelian saham Newmont terserah keputusan pemerintah. "Itu ya nanti terserah pemerintah mau diputuskan dengan cara apa, yang pasti tidak lewat SMI lagi. SMI hanya di infrastruktur. Namanya juga Sarana Multi Infrastruktur," jelas dia.

Menurut Bambang, sedianya pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembelian divestasi Newmont di Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Namun, dengan dileburnya PIP ke Sarana Multi Infrastruktur, maka anggaran untuk serap divestasi Newmont menjadi tidak jelas.

"Kalau dialihkan ke SMI, ya anggarannya untuk SMI. Tapi SMI tidak boleh masuk ke Newmont, karena tugasnya di infrastruktur," pungkas Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.