"Pemerintah berupaya agar perlindungan sosial melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan data yang akurat sehingga penyaluran KIS, KIP dan KKS tepat sasaran," kata Puan usai rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Daerah, di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (17/2/2015).
Hal tersebut disampaikan Puan menjawab DPD yang sebelumnya mengajukan hak bertanya kepada pemerintah mengenai kenaikan BBM bersubsidi. Turut hadir dalam rapat tersebut Menko Perekonomian Sofjan Djalil.
Puan meyakinkan kepada para anggota DPD yang hadir, dalam lima tahun ke depan, Pemerintah akan terus berupaya mengalihkan porsi anggaran subsidi ke berbagai sektor kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Hal tersebut dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.
Puan mengatakan, dengan jawaban dan penjelasan Pemerintah itu, hal yang ditanyakan oleh DPD melalui surat per tanggal 28 Januari 2015 menjadi jelas.
"Pemerintah menghormati hak anggota DPD bertanya kepada Pemerintah. Sebab, itu diatur di dalam perundang-udangan. Dengan penjelasan tadi, soal kenaikan harga BBM per tanggal 19 November lalu dapat dipahami oleh DPD," ujar Politisi PDI-P ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanDapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan EmailPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.