Pemerintah Mundurkan Batas Waktu Pembangunan Smelter

Kompas.com - 18/02/2015, 17:51 WIB
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memastikan mengubah regulasi terkait batas waktu pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih mineral (smelter), menyusul kemungkinan perubahan rencana proyek ekspansi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, dan pembangunan smelter di Papua yang diperkirakan memakan waktu 52 bulan.

Mengacu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 tahun 2014, tiga tahun setelah beleid tersebut diundangkan (atau mulai pada 2017) pemegang Kontrak Karya Mineral Logam dan IUP Operasi Produksi Mineral Logam hanya dapat menjual hasil produksi setelah melalui proses pemurnian sesuai batas minimum pemurnian.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, R. Sukhyar menjelaskan, melihat kapasitas smelter domestik  dan produksi dari pemegang Kontrak Karya (KK), ada kemungkinan perubahan rencana proyek smelter PTFI di Gresik. Pemerintah dalam hal ini Ditjen Minerba Kementerian ESDM pun mendorong konsorsium pemegang KK untuk bersama-sama membangun smelter.

Di sisi lain, Sukhyar mengatakan, Pemda Papua telah memperhitungkan dibutuhkan setidaknya 52 bulan untuk menyelesaikan pembangunan smelter di Papua. Dengan melihat kondisi tersebut, Sukhyar mengatakan, pemerintah akan merespons dengan mengubah batas waktu pembangunan smelter. “Ya kalau 2017 belum terbangun, ya apa boleh buat. Artinya akan berimplikasi pada regulasi. Sekarang smelter di Papua, berdasarkan paparan Pemda itu butuh 52 bulan, untuk menyelesaikan smelter. Berarti hampir katakanlah 5 tahun, dari sekarang berarti 2020. Artinya itu berimplikasi membawa perubahan regulasi,” ucap Sukhyar, Rabu (18/2/2015).

Lebih lanjut dia bilang, salah satu regulasi yang mungkin akan diubah adalah Permen ESDM No.1 tahun 2014 yang memberikan batas waktu pemurnian pada 2017. Selain itu, pemerintah juga kemungkinan akan merevisi mekanisme pemantauan yang diatur dalam Permen ESDM No.11 tahun 2014.

Menurut Sukhyar, kendati memberikan pelonggaran, Permen ESDM No.1 tahun 2014 tidak melanggar Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Minerba. “Kalau saya berpendapat Permen 1 tidak bertentangan dengan UU. Cuma, apapun juga harus ada batas waktu. Makanya Permen No.1 membatasi tahun 2017. Kalau kenyataannya melewati, ya harus ada perubahan regulasi, tidak bisa tidak,” kata Sukhyar.

Dia menambahkan, meski kembali memberikan pelonggaran, ke depan pemerintah tidak akan lagi memundurkan batas waktu pemurnian. “Enggak bisa dong (mundur lagi), harus ada batasannya. Toh mau dilaksanakan 2017, Papua tidak bisa selesai juga kan? Masak orang sudah bangun, dibongkar lagi. Pemerintah ingin membuat pelaku usaha tidak mengalami kesulitan,” pungkas Sukhyar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Inflasi Juni 0,61 Persen, Dipicu Harga Cabai Merah hingga Rokok Kretek Filter

Inflasi Juni 0,61 Persen, Dipicu Harga Cabai Merah hingga Rokok Kretek Filter

Whats New
Ingin Investasi di 'Peer to Peer Lending'? Calon 'Lender' Harus Tahu Ini

Ingin Investasi di "Peer to Peer Lending"? Calon "Lender" Harus Tahu Ini

Earn Smart
Maskapai Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Naik, YLKI: Sah Saja, asalkan Tak Melanggar

Maskapai Minta Tarif Batas Atas Tiket Pesawat Naik, YLKI: Sah Saja, asalkan Tak Melanggar

Whats New
Antisipasi Biaya Pendidikan Anak Mahal, Ini yang Bisa Dilakukan Orangtua

Antisipasi Biaya Pendidikan Anak Mahal, Ini yang Bisa Dilakukan Orangtua

Spend Smart
Simak Harga Sembako di Jakarta Hari Ini

Simak Harga Sembako di Jakarta Hari Ini

Whats New
TikTok Perkenalkan Program 'Follow Me' untuk Dukung UMKM dalam Mengembangkan Komunitas dan Bisnis

TikTok Perkenalkan Program "Follow Me" untuk Dukung UMKM dalam Mengembangkan Komunitas dan Bisnis

Whats New
Kementerian PAN-RB: Bapak Tjahjo Kumolo Telah Dipanggil Allah SWT, Mohon Doanya...

Kementerian PAN-RB: Bapak Tjahjo Kumolo Telah Dipanggil Allah SWT, Mohon Doanya...

Whats New
Biar Tidak Ketinggalan Cuan, Simak Daftar Emiten yang Cum Dividen di Awal Juli Ini

Biar Tidak Ketinggalan Cuan, Simak Daftar Emiten yang Cum Dividen di Awal Juli Ini

Earn Smart
Rupiah dan IHSG Kompak Melemah di Sesi I Perdagangan

Rupiah dan IHSG Kompak Melemah di Sesi I Perdagangan

Whats New
PTPN Group Bangun Pabrik BioCNG Berbahan Baku Limbah Cair Kelapa Sawit

PTPN Group Bangun Pabrik BioCNG Berbahan Baku Limbah Cair Kelapa Sawit

Whats New
Wujukan Net Zero Operations, Sustainability Harus Jadi Prioritas Industri

Wujukan Net Zero Operations, Sustainability Harus Jadi Prioritas Industri

Rilis
Antisipasi Kecelakaan Beruntun, Kemenhub Tingkatkan Pengawasan Angkutan Pariwisata

Antisipasi Kecelakaan Beruntun, Kemenhub Tingkatkan Pengawasan Angkutan Pariwisata

Whats New
Ini Alasan Pertamina Dorong Masyarakat Daftar lewat Situs Web MyPertamina ketimbang ke Aplikasi

Ini Alasan Pertamina Dorong Masyarakat Daftar lewat Situs Web MyPertamina ketimbang ke Aplikasi

Whats New
Syarat dan Cara Ajukan KUR BRI Online 2022 lewat kur.bri.co.id

Syarat dan Cara Ajukan KUR BRI Online 2022 lewat kur.bri.co.id

Whats New
Gaji Ke-13 PNS Cair, Sri Mulyani Sebut untuk Bayar Sekolah Anak

Gaji Ke-13 PNS Cair, Sri Mulyani Sebut untuk Bayar Sekolah Anak

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.