Kompas.com - 20/02/2015, 08:03 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk sementara waktu, kalangan bankir dan pemilik deposito menang. Sebab Kementerian Keuangan akan menunda penerapan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Penyerahan Bukti Potong Pajak atas Bunga Deposito.

Peraturan yang sedianya berlaku mulai 1 Maret 2015 itu ditunda tanpa batas waktu. "Saya tegaskan, peraturan Dirjen Pajak itu tidak diberlakukan dulu," tandas Bambang Soemantri Brodjonegoro Menteri Keuangan, di kantornya, Rabu (18/2/2015).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mengeluarkan payung hukum baru tentang penundaan aturan itu. "Kami memang belum sepenuhnya siap menjalankan peraturan itu," kata Sigit Priadi Pramudito, Direktur Jenderal Pajak.

Sebelumnya, Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan yang sempat menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pajak menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-01/PJ/2015 tentang Pemotongan Pajak Deposito pada 26 Januari 2015. Dalam beleid itu, Ditjen Pajak mewajibkan perbankan untuk menyerahkan data bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga deposito dan tabungan milik nasabah secara rinci.

Sebelumnya bank hanya melaporkan pemotongan pajak bunga deposito secara gelondongan atau umum saja. Perdirjen tersebut menitahkan agar bank menjelaskan secara rinci setiap nasabah, termasuk bukti potongnya, ke aparat pajak. Peraturan ini membuat bankir khawatir. Sebab aparat pajak bisa mengetahui nilai simpanan deposito milik nasabah.

Jika merasa tak nyaman, para pemilik simpanan deposito bisa saja mencabut dana simpanannya dan menyimpannya di perbankan luar negeri. "Itu yang saya ngeri," kata Gatot M. Suwondo, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memprotes peraturan ini. Alasannya, peraturan ini menabrak Undang-Undang Perbankan yang menegaskan data nasabah bersifat rahasia, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan, penyidikan dan bukti permulaan.

Sedangkan dalam Perdirjen tersebut, aparat pajak tak sedang memeriksa atau menyidik perkara. "Data nasabah tak boleh dibocorkan atau diminta secara langsung, hanya boleh diminta jika ada masalah pengemplangan pajak," kata Mulya E. Siregar, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perbankan I OJK.

Pengamat pajak Yustinus Prastowo menilai, Ditjen Pajak punya cara lain untuk mengakses data bank. Misalnya, lewat kerja sama dengan Pusat Kajian Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), OJK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lewat PPATK, Ditjen Pajak menerima laporan transaksi mencurigakan sebagai bukti awal. "Perlu peraturan presiden sebagai payung hukumnya," katanya. (Adinda Ade Mustami, Dea Chadiza Syafina)

baca juga: Kebijakan Ditjen Pajak Sebabkan "Rush" di Perbankan, Ini Kesaksian Bankir

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendag Targetkan Total Transaksi Trade Expo Indonesia ke-37 Capai 10 Miliar Dollar AS

Kemendag Targetkan Total Transaksi Trade Expo Indonesia ke-37 Capai 10 Miliar Dollar AS

Whats New
6 Aplikasi Smartphone yang Wajib Dimiliki untuk Mempermudah Hidup

6 Aplikasi Smartphone yang Wajib Dimiliki untuk Mempermudah Hidup

BrandzView
Dirut PLN: Inovasi Kendaraan Listrik Bisa Jadi Sumber Energi Murah

Dirut PLN: Inovasi Kendaraan Listrik Bisa Jadi Sumber Energi Murah

Whats New
Kantor Pusat Bank Mandiri Kebakaran, Manajemen: Sudah Terkendali, Tidak Ganggu Operasional

Kantor Pusat Bank Mandiri Kebakaran, Manajemen: Sudah Terkendali, Tidak Ganggu Operasional

Whats New
Mengekor Wall Street, IHSG Awal Sesi Langsung Melaju 1 Persen

Mengekor Wall Street, IHSG Awal Sesi Langsung Melaju 1 Persen

Whats New
Phising jadi Salah Satu Modus Penipuan, Bagaimana Cara Menghidarinya?

Phising jadi Salah Satu Modus Penipuan, Bagaimana Cara Menghidarinya?

Whats New
Prosedur Membersihkan Karang Gigi Gratis Pakai BPJS Kesehatan

Prosedur Membersihkan Karang Gigi Gratis Pakai BPJS Kesehatan

Spend Smart
Kuota BBM Bersubsidi Menipis, Pertamina: Pengaturan Distribusi Harus Segera Dilakukan

Kuota BBM Bersubsidi Menipis, Pertamina: Pengaturan Distribusi Harus Segera Dilakukan

Whats New
ID Tech HQ: Markas Grab Regional di Indonesia untuk Inovasi Teknologi bagi UMKM dan Pedagang Pasar

ID Tech HQ: Markas Grab Regional di Indonesia untuk Inovasi Teknologi bagi UMKM dan Pedagang Pasar

BrandzView
Pencarian Meningkat di Google, Masyarakat Indonesia Mulai Berminat Beli Kendaraan Listrik

Pencarian Meningkat di Google, Masyarakat Indonesia Mulai Berminat Beli Kendaraan Listrik

Whats New
Mengejar Harga Rumah dengan Upah Minimum

Mengejar Harga Rumah dengan Upah Minimum

Spend Smart
Kemenko Perekonomian: PMN untuk BTN Masih Dievaluasi, Garuda dan Waskita Sudah Pasti

Kemenko Perekonomian: PMN untuk BTN Masih Dievaluasi, Garuda dan Waskita Sudah Pasti

Whats New
Erick Thohir: Transformasi Garuda Indonesia Menunjukkan Kinerja Positif

Erick Thohir: Transformasi Garuda Indonesia Menunjukkan Kinerja Positif

Whats New
Stabil, Berikut Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Stabil, Berikut Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Lowongan Kerja Astra Honda Motor untuk Lulusan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Lowongan Kerja Astra Honda Motor untuk Lulusan S-1, Ini Posisi yang Dicari

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.