Kompas.com - 22/02/2015, 17:53 WIB
Ilustrasi pukat hela (trawl). www.kidsafeseafood.orgIlustrasi pukat hela (trawl).
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA,KOMPAS.com - Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwyn Yusuf mengatakan, Peraturan Menteri KP No. 2 Tahun 2015 mengenai larangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan tarik, merupakan penegasan dari kesepakatan dengan para stakeholder di tahun 2009.

Menurut Gellwyn, di tahun 2009, sudah ada kesepakatan antara pemerintah daerah dan nelayan-nelayan untuk membatasi penggunaan alat tangkap cantrang.

"Peraturan ini bukan mendadak, bukan di pemerintahan sekarang baru keluar. Sejak lama sudah ada dan sudah diatur,disepakati oleh stakeholder di tahun 2009, sekarang ini hanya menagih janji" kata Gellwyn dalam jumpa pers mengenai larangan cantrang, di kantornya, Jakarta, Minggu (22/2/2015).

Menurut dia, pertemuan antara pemerintah daerah dengan sejumlah perwakilan nelayan menghasilkan kesepakatan bahwa penggunaan cantrang merusak lingkungan. "Di tahun 2009, para nelayan memahami dan sepakat bahwa cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan siap mengalihkannya secara bertahap," jelas Gellwyn.

Selain itu, kata dia pemda telah diberikan wewenang untuk mengatur pemberian izin kepada kapal di bawah 30 GT (Gross Ton). Sedang pemerintah pusat mengurusi kapal-kapal yang di atas 30 GT.

"Penyelesaian permasalahan kapal yang telah beroperasi di luar ketentuan agar diselesaikan oleh pemda provinsi, karena provinsi memiliki kewenangan dan pengendalian terhadap pemberian izin kapal di bawah 30 GT," kata Gellwyn.

Namun dalam perjalanannya, menurut Gellwyn, KKP menemukan inkonsistensi dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemda terkait larangan penggunaan cantrang. "Pada tahun 2005, Dinas KP Jateng menghentikan penerbitan izin penangkapan ikan dengan cantrang. Tapi di tanggal 18 Maret 2013, DKP Jateng membuat kesepakatan dengan perwakilan nelayan cantrang Jawa Tengah, bahwa kapal yang sudah terlanjur dibangun memperoleh izin," jelas Gellwyn.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan data KKP, sampai dengan tahun 2012 jumlah izin kapal dengan alat tangkap cantrang 10-30 GT sebanyak 835 unit untuk provinsi Jawa Tengah. Namun di tahun 2013, dinyatakan bahwa jumlah kapal cantrang yang diterbitkan DKP Jawa Tengah sebanyak 484 unit.

Kemudian, menurut Gellwyn, ditemukan sejumlah pelanggaran di Jawa Tengah terkait operasional alat penangkapan ikan cantrang. Salah satunya adalah pengecilan ukuran gross tonnage kapal. "Terjadi pelanggaran berupa pengecilan ukuran gross tonnage kapal yang dibuktikan dengan hasil uji petik (Tegal, Pati, Rembang). Kemudian spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan baik ukuran mesh (ukuran jaring ikan) size maupun ukuran tali ris," jelas Gellwyn.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.