Mentan Minta Kapolri Usut Mafia Beras

"Ada indikasi permainan mafia dalam kenaikan harga beras di pasaran. Untuk mengatasi hal itu, saya sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan penegak hukum. Saya sudah meminta Kapolri menelusurinya," ujarnya usai menghadiri acara seremoni panen serentak dan juga tanam serentak di Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (26/2/2015).

Pemerintah, katanya, harus tidak tegas siapapun yang ingin mengkhianati petani harus ditindak secara hukum. "Tolong beri waktu kami untuk menelusuri itu. Belum terungkap, karena kami baru bekerja tiga hari ini," ucap dia.

Melonjaknya harga beras di pasaran tersebut, kata Amran, jelas tidak seimbang dengan harga gabah di tingkat petani. Jika harga beras di tingkat pedagang besar mencapai Rp 12.000 per kilogram (kg), seharusnya harga gabah kering panen (GKP) petani sebesar Rp 9.000 per kg.

Menurut dia, disparitas harga antara GKP dan harga beras di tingkat pedagang besar normalnya sebesar 30 persen. "Namun, kenyataan dilapangan saat ini, harga GKP sebesar Rp 4.500 per kg, sedangkan harga beras di tingkat pedagang besar menembus Rp 12.000 per kg. Mestinya kalau harga gabah Rp 4.500, harga beras Rp 6.500. Karena beras itu dilahirkan dari gabah, dari padi, bukan sapi, bukan pedagang," jelasnya.

Pernyataan Menteri Pertanian tersebut langsung disikapi oleh Danrem 083 Baladhika Jaya Malang, Kolonel Arm Totok Imam Santoso. Ia menyebutkan, pihaknya bersama pihak kepolisian, dan Pemerintah Kabupaten Malang langsung membentuk satgas untuk menelusuri mafia harga beras di wilayah Malang Raya.

"Kita langsung bentuk Satgas untuk memantau kondisi harga beras di lapangan. Hari satgas itu langsung terjun ke lapangan. Jika terbukti ada, akan ditindak tegas, akan ditangani oleh pihak kepolisian," katanya.