Sediakan Air Minum Layak, Pemerintah Cari Utangan Rp 10 Triliun

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek yang dinilai tidak menarik bagi investor, seperti bendungan, rumah, irigasi, serta penyediaan air minum. "Mayoritas (anggaran) larinya ke air minum, karena untuk memenuhi target MDGs," kata Basuki sebelum rapat soal Utang Luar Negeri (ULN), di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (27/2/2015).

Basuki menerangkan, alternatif sumber ULN diantaranya yakni World Bank, Asia Development Bank, China, serta Jepang.

Sebagai informasi, air minum dan sanitasi menjadi salah satu program rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019 infrastruktur pelayanan dasar yang harus direalisasikan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Kabinet Kerja.

"Akses terhadap air minum dan sanitasi di 2019 itu harus 100 persen. Kenapa? Kita malu dong, sudah main broadband Internet tapi sementara sekarang masih ada yang buang air besar sembarangan," ujar Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy S Priatna, beberapa waktu lalu.

Dia menerangkan, kondisi akses air minum layak saat ini baru 68,5 persen. Malah, akses sanitasi layak kondisinya lebih rendah lagi, yakni 60,5 persen. "Masih ada 40 persen yang tidak punya akses air minum dan beberapa minumnya masih dari air sungai. 2019 kita ingin hilangkan itu semua," kata Dedy.