Rupiah Melemah, Apa Kabar Repatriasi Devisa Eksportir CPO?

Salah satu sektor yang memberikan devisa cukup banyak bagi Indonesia adalah industri kelapa sawit. Dengan porsi ekspor sebesar 70 persen dari keseluruhan hasil produksi CPO, industri ini mendulang devisa yang cukup besar.

Namun demikian, apakah pelaku industri ini benar-benar membawa devisa hasil ekspor itu ke dalam negeri?

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyanto menuturkan, ada banyak hal yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah sebelum memaksa eksportir kelapa sawit merepatriasi devisa hasil ekspornya.

"Masalah perpajakan, kemudian insentif, itu yang perlu ditinjau dengan matang oleh pemerintah terkait dengan kewajiban repatriasi devisa hasil ekspor," ujarnya usai Munas GAPKI ke IX, Jumat (27/2/2015).

Menurut dia, harusnya ada kebijakan yang komprehensif agar eksportir secara suka rela membawa devisa hasil ekspor ke Indonesia. Dengan demikian, pasokan valuta asing (valas) tersebut bisa membantu stabilitas nilai tukar rupiah.

Sebagaimana diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada Jumat (27/2/2015) terus melemah dan hampir menyentuh level Rp 13.000 per dollar AS, tepatnya di Rp 12.836 per dollar.

Sebelumnya, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/20/PBI/2011 mengenai penerimaan devisa hasil ekspor. Bank sentral menerbitkan beleid tersebut guna memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dengan meningkatkan kesinambungan pasokan valuta asing serta mengurangi ketergantungan pada dana asing jangka pendek.

Kebijakan yang berlaku mulai 2 Januari 2012 itu mewajibkan para eksportir membawa devisa hasil eskpor ke dalam negeri selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal pemberitahuan ekspor barang (PEB).