Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK Garap RUU Pembatasan Transaksi Tunai untuk Cegah Praktik Korupsi

Kompas.com - 05/03/2015, 20:45 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko
JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf mengatakan saat ini pihaknya sedang menggarap rancangan undang-undang (RUU) pembatasan transaksi tunai. Menurut dia, peraturan tersebut akan menutup peluang terjadinya praktik-praktik korupsi.

"Kami saat ini sedang menggatap RUU pembatasan transaksi tunai. Dengan tujuan mengurangi praktik korupsi, karena praktik suap, gratifikasi, dan kekerasan biasanya muncul dari transaksi tunai," kata Yusuf dalam acara Penandatanganan MoU antara Bank Indonesia dengan PPATK mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), di Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Menurut Yusuf, sepanjang tahun 2013 hingga 2014 ada total Rp 92.000 triliun transaksi, yang dilakukan individu dengan transaksi di atas Rp 500 juta dan dalam bentuk tunai. "Bahkan kemarin mencapai Rp 99.000 triliun dalam transaksi tunai, kalau rata-rata transaksi Rp 1 miliar itu berapa banyak? Saya berpendapat sangat mungkin di situ tidak bayar pajak sehingga ini potensi hilangnya," jelas Yusuf.

Menurut dia, penggarapan tersebut juga dilakukan setelah mendapat amanah dari pemerintah untuk membuat pemasukan dari pajak bisa efektif. Selain itu, kata dia, dalam penggarapan RUU ini, Yusuf berharap bantuan dari Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral yang mempunyai data lebih mumpuni untuk implementasi dari RUU ini nantinya.

"Sejalan dengan sedang dilakukan, misal, dapat amanah pemasukan negara seperti pajak bisa efektif. Dimana hal ini akan berbicara masalah data, yang BI sebagai Bank Sentral mempunyai data yang lebih cukup daripada PPATK," kata Yusuf.

Sebelumnya, BI dengan PPATK memperpanjang kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Perpanjangan tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding di Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Merencanakan Program Hamil, Istri Perlu Resign?

[KURASI KOMPASIANA] Merencanakan Program Hamil, Istri Perlu Resign?

Work Smart
Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Sering Dikira Merek Asing, Siapa Pemilik Holland Bakery Sebenarnya?

Whats New
Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan lewat Aplikasi JMO dengan Mudah

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan lewat Aplikasi JMO dengan Mudah

Whats New
Akhir Pekan, Stasiun Tanah Abang Jadi Tujuan Utama Pengguna Commuterline

Akhir Pekan, Stasiun Tanah Abang Jadi Tujuan Utama Pengguna Commuterline

Rilis
Jenis-Jenis Pasar Beserta Contohnya

Jenis-Jenis Pasar Beserta Contohnya

Whats New
Menteri PUPR: Pembangunan Jalan Labuan Bajo-Tanamori Sudah 97,26 Persen

Menteri PUPR: Pembangunan Jalan Labuan Bajo-Tanamori Sudah 97,26 Persen

Whats New
Cara Validasi NIK Jadi NPWP secara Online

Cara Validasi NIK Jadi NPWP secara Online

Whats New
Mahfud MD Sebut Revisi UU Perkoperasian Sudah Mendesak

Mahfud MD Sebut Revisi UU Perkoperasian Sudah Mendesak

Whats New
Freeport Buka Lowongan Kerja hingga 7 Februari 2023, Simak Persyaratannya

Freeport Buka Lowongan Kerja hingga 7 Februari 2023, Simak Persyaratannya

Work Smart
Waspada, Ini Daftar Pinjol Ilegal Terbaru yang Dirilis OJK

Waspada, Ini Daftar Pinjol Ilegal Terbaru yang Dirilis OJK

Whats New
Catat Limit Transfer BRI ke Bank Lain via Mobile Banking hingga ATM

Catat Limit Transfer BRI ke Bank Lain via Mobile Banking hingga ATM

Spend Smart
IHSG Sepekan Tumbuh 0,35 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.504 Triliun

IHSG Sepekan Tumbuh 0,35 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.504 Triliun

Whats New
Kasus Pembobolan Rekening Nasabah BCA, Soal Ganti Rugi hingga Pentingnya Keamanan Data Pribadi

Kasus Pembobolan Rekening Nasabah BCA, Soal Ganti Rugi hingga Pentingnya Keamanan Data Pribadi

Whats New
KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

KCJB Sudah 84 Persen, Menhub: Pak Luhut, Pak Erick, dan Saya Ditugaskan Presiden Mengawal Proyek Ini

Whats New
Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Sidak Bandara Juanda, Kemenaker Cegah Keberangkatan 87 Calon Pekerja Migran Ilegal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+