Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri UMKM: Wirausahawan Indonesia Masih di Bawah Standar Internasional

Kompas.com - 10/03/2015, 11:35 WIB
Stefanno Reinard Sulaiman

Penulis


JAKARTA,KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Anak Agung Gde Puspayoga mengatakan, dari total 250 juta penduduk Indonesia, hanya 1,65 persen yang menjadi wirausahawan. Menurut dia, angka tersebut masih di bawah standar internasional sebesar 2 persen.

"Standar internasional itu 2 persen minimal, Singapura sudah 7 persen, Malaysia 5 persen, Thailand 3 persen. Padahal jumlah penduduk mereka lebih sedikit," jelas Puspayoga dalam acara Penjurian Nasional Program Wirausaha Mandiri 2014, di Mandiri Club, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Melihat hal tersebut, Puspayoga menyambut baik program wirausaha yang dilakukan PT Bank Mandiri. Menurut dia, dengan program ini maka secara tidak langsung akan membantu mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,7 persen.

"Saya apresiasi program wirausaha Mandiri ini. Dengan kegiatan ini maka pertumbuhan bisa dinikmati masyarakat. Lalu bisa meningkatkan pelaku usaha yang sudah dilatih dari mikro bisa ke menengah, bahkan bisa jadi pelaku besar nantinya," kata Puspayoga.

Selain itu, menurut Puspayoga pertumbuhan ekonomi akan percuma jika tidak terjadinya pemerataan. Menurut dia, pertumbuhan haruslah bisa dinikmati semua pelaku usaha.

"Pemerintah sekarang mengejar pertumbuhan 5,7 persen, kalau nanti meningkat tapi tanpa pemerataan pendapatan maka itu rugi juga. Jangan pertumbuhan hanya dinikmati pelaku-pelaku besar. Pemerataan kesejahteraan bisa tercapai salah satunya dengan Koperasi dan UKM," lanjut Puspayoga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

BrandzView
Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Whats New
Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com