Pastikan Transparansi, KKP Audit Iuran Korps Pegawai

Kompas.com - 16/03/2015, 10:01 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Menteri Susi Pudjiastuti akan melakukan audit internal iuran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) KKP untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dana tersebut. Bahkan, nantinya, iuran itu akan dipasang secara online sehingga seluruh pegawai dapat mengaksesnya.

"Kami juga akan melakukan audit internal atas permanfaatan iuran anggota pada tahun-tahun sebelumnya," ungkap Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri KKP di Jakarta, Sabtu (14/3/2015).

Keputusan untuk melakukan audit iuran anggota Korpri KKP itu diambil pasca rapat terbatas yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2015 dimana memutuskan untuk merumuskan kembali program dan anggaran tahun 2015-2019.

Hal itu kata Sjarief dilakukan sebagai upaya strategis organisasi, dalam rangka meningkatkan kinerja organsisasi. Menurut dia, dengan adanya audit tersebut maka Surat Keputusan Nomor 01/KEP/DP-KORPRI-KKP/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, tentang Iuran Anggota KORPRI/PASN yang sebelumnya telah diterbitkan untuk sementara tidak berlaku.

"Ke depan, program dan anggaran Korpri akan dibuka media online yang akan dapat diakses oleh seluruh pegawai KKP yang ada, sehingga akuntabilitas pemanfaatannya dapat dipertanggung-jawabkan," ujar dia.

Sebagai informasi, berdasarkan KEPPRES Nomor : 24 tahun 2010, tanggal 4 November 2010 tentang Anggaran Dasar Korpri pada Pasal 1 ayat 1, bahwa Korpri adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia, yang meliputi : PNS, Pegawai BUMN dan BUMD, Pegawai BHMN dan/atau BHPLPP Pusat dan Daerah, BLU Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus, yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan. Selanjutnya Pasal 14 Ayat (1) f, Kewajiban Anggota adalah Membayar Iuran Anggota.

Selain itu, Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 mengamanatkan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk lebih memilki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

baca juga: Seorang Wali Kota Filipina Lecehkan Indonesia, Menteri Susi Berang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

BPS Soroti Kenaikan Nilai Ekspor Tidak Disertai Peningkatan Volume yang Signifikan

Whats New
Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Sudah 620.000 Kendaraan Daftar MyPertamina, Mayoritas Pengguna Pertalite

Whats New
IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

IHSG Ditutup Melemah 0,5 Persen ke 7.093,28

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Nilai Tukar Rupiah Melemah 0,5 Persen, 1 Dollar AS Setara Rp 14.742

Whats New
Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Erick Thohir Wanti-wanti soal Ancaman Krisis Pangan

Whats New
Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Syarat Naik Pesawat Terbaru Berlaku 11 Agustus: Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Whats New
RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

RUU P2SK Dinilai Jadi Harapan Baru bagi Unit Usaha Syariah

Whats New
Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Kiat Berani Berkomunikasi dengan Atasan

Whats New
Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi 'Backlog'

Kebutuhan Rumah Masih Tinggi, Ini 6 Rekomendasi agar Pemerintah Kurangi "Backlog"

Whats New
PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

PKWT adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Begini Penjelasannya

Work Smart
Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Utang Luar Negeri RI di Kuartal II 2022 Kembali Turun, Kini Jadi 403 Miliar Dollar AS

Whats New
Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Efektifkan Revisi Perpres 191 Tekan Konsumsi Pertalite-Solar yang Kuotanya Kian Menipis?

Whats New
Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Kuota BBM Subsidi Menipis, Pertamina Bakal Batasi Pembelian?

Whats New
Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk  Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Kenaikan Tarif Ojol Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Persiapan dan Sosialisasi ke Pengguna dan Driver

Whats New
Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Karyawannya Diancam UU ITE oleh Konsumen, Alfamart Tunjuk Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.