Dikritik IATA, Kemenhub Bilang di AS Saja Tak Ada yang Jual Tiket di Bandara

Kompas.com - 18/03/2015, 09:09 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com
 - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menanggapi santai kritikan dari Asosiasi Transportasi Udara Internasional atau The International Air Transportation Association (IATA) terkait penghapusan loket tiket di bandara. Menurut Kemenhub, keputusan penghapusan loket tiket di bandara justru salah satunya karena mengacu pada industri penerbangan di Amerika Serikat, di sana tiket tak dijual di bandara.

"Saya 4 Tahun di Amerika Serikat enggak pernah melihat tiket dijual di bandara," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprasetyo di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Lebih lanjut kata dia, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pun pernah memiliki pengalaman tak bisa membeli tiket langsung di bandara. Saat itu kata dia, Menhub mencoba membeli tiket saat transit si salah satu bandara di AS. Hasilnya, Jonan harus menelepon agen penjual tiket terlebih dahulu untuk memesan tiket.

Selain itu, Kemenhub juga mengatakan bahwa penghapusan loket tiket di bandara dengan alasan mencegah penipuan atau praktik percaloan di bandara. "Ini juga menghindari penipuan-penipuan, misal ada saudara kita yang dari kampung tapi tidak tahu cari tiket di bandara, ini bisa jadi sasaran empuk (penipuan)," kata dia.

Sebelumnya, IATA mengkritik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku regulator dunia penerbangan nasional. Organisasi itu menilai banyak peraturan penerbangan di Indonesia yang kontra produktif terhadap industri penerbangan itu sendiri.

"Namun Indonesia memiliki peraturan yang kontraproduktif dan memperlakukan maskapai tidak seperti bisnis lain yang sebanding," ujar Director General dan CEO IATA Tony Tyler di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (12/3/2015).

IATA menyoroti beberapa peraturan misalnya soal penghapusan penjualan tiket di Bandara yang dilakukan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Bagi IATA,hal itu sangat kontraproduktif karena untuk Kereta Api, pembelian tiket masih bisa di stasiun. (baca: Asosiasi Perusahaan Penerbangan Dunia Kritik Berbagai Kebijakan Jonan)


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.