Bea Cukai: Kasus Tindak Pengamanan Lebih Jarang Dibanding Anti Dumping

Kompas.com - 19/03/2015, 13:37 WIB
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Agung Kuswandono KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMODirektur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Agung Kuswandono
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Agung Kuswandono menyatakan, kasus Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) jauh lebih jarang ditemui dibanding kasus Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

"BMTP secara kasuistik memang jarang. Lagipula lebih manis BMAD, maksudnya karena melalui proses investigasi," kata Agung ditemui dalam Pelantikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayan dan Resiko, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Agung menjelaskan, pengenaan BMTP dilakukan secara langsung ketika ada indikasi lonjakan impor yang berlebih. Sementara BMAD dikenakan setelah ada laporan dari industri yang resah akibat produk mereka tidak berdaya saing lantaran ada indikasi produk impor yang lebih murah (dumping).

Laporan dari industri tersebut lantas ditindaklanjuti oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Agung mengakui proses investigasi yang dilakukan KADI bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Baru setelah diputuskan benar terjadi dumping, produk tersebut dikenakan BMAD, dengan tarif yang diputuskan Menteri Keuangan.

"Indonesia pernah mengenakan BMAD atas baja. Proses investigasinya waktu itu juga sangat lama," kata Agung.

Mengenai kebijakan BMADS (BMAD Sementara), Agung menjelaskan, hal tersebut dilakukan pemerintah untuk menyiasati lamanya proses investigasi KADI. Tujuannya, agar produk lokal tidak mati digempur produk impor yang terindikasi dumping.

Adapun tarifnya sesuai dengan tarif BMAD. Alasannya, ketika tuduhan dumping terbukti, maka sudah tidak ada lagi perubahan tarif ketika BMADS berubah menjadi BMAD.

Di sisi lain, BMTPS (BMTP Sementara) bisa langsung dikenakan pada produk yang menunjukkan lonjakan impor. Apalagi jika produk tersebut berkaitan dengan moral hazard, seperti minuman beralkohol.

"Kalau misalnya ada lonjakan minuman alkohol sampai 800 persen, kita bisa kenakan langsung BMTPS," kata Agung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.