Politisi-Relawan Masuk BUMN, "Tak Ada Makan Siang Gratis"

Kompas.com - 23/03/2015, 08:38 WIB
Gedung Kementerian BUMN wikipediaGedung Kementerian BUMN
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, dimasukannya orang-orang partai politik (parpol), tim sukses, sampai relawan kampanye ke dalam beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bukti "tak ada makan siang gratis" dalam politik.

"Ketika semua pintu yang menjadi kunci masuknya adalah tetap partai politik ya ini bagaimana menjaga indepedensi (orang-orang itu), ini bukan orang per orang (saja) ya tapi gerbongnya (BUMN) dengan bingkai tim sukses, atau tim pendukung, atau tim asistensi atau konsultan atau apapun... ya semuanya itu kan (artinya) tidak ada makan siang gratis itu kan," ujar Enny saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/3/2015).

Menurut Enny, masuknya orang-orang partai ke BUMN dipercaya akan membuat kinerja perseroan tak maksimal. Pasalnya, kata dia, di level pimpinan BUMN akan terjadi conflict of interest meski keputusan komisaris atau direksi diputuskan secara kolektif.

Enny juga menilai conflicts of interest bisa saja terjadi terhadap para relawan yang notabene memiliki latarbelakang profesional. Hal itu lantaran pintu masuk para relawan ke BUMN melalui partai politik.

"Komisaris resmi kan mempunyai power untuk bagaimana mengontrol atau mengawasi kinerja dari direksinya. Kalau semua ini hanya formalitas dan hanya workshop untuk kepentingan-kepentingan tertentu dari si pemesan maka objektifnya (komisaris) dan fungsi keberadaan mereka enggak akan optimal," kata Enny.

Lebih lanjut kata Enny, apabila konflik of interest itu benar-benar terjadi, maka BUMN tak akan bisa berkembang. Padahal kata dia, di tengah situasi ekonomi saat ini, menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), peran BUMN harus diperbesar untuk membantu pembangunan ekonomi Indonesia.

"(BUMN) Kita nggak boleh jago kandang apalagi kita akan harapannya bumn sebagai bemper untuk keperluan strategis kita," ucap dia.

Meski melancarkan kritik, Enny tetap menyakini masih ada orang-orang yang profesional yang duduk di BUMN. Dia berharap, orang-orang itu tetap menjaga independensinya dan tak berafiliasi kepada kepentingan politik.

Sebagaimana diberitakan sejumlah kader partai politik duduk di kursi Dewan Komisaris beberapa bank BUMN. Salah satunya adalah Cahaya Dwi Rembulan Sinaga yang menjadi Komisaris Independen di Bank Mandiri. Cahaya tercatat menjadi caleg pada pemilu 2009 dari PDI Perjuangan di Kalimantan Tengah.

Selain itu, politikus Pataniari Siahaan yang juga menjadi komisaris di BNI. Pataniari tercatat menjadi anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 1999-2004 dan 2004-2009. Ia sempat kembali menjadi caleg di Pileg 2014 namun gagal terpilih.

baca juga: Ada Orang Parpol, BUMN Bisa Jadi "Sapi Perah"Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.