Dapat Tunjangan Hingga Rp 117 Juta Per Bulan, Bagaimana Sistem Pengawasan Pegawai Pajak?

Kompas.com - 23/03/2015, 11:46 WIB
Ditjen Pajak KOMPAS/RIZA FATHONIDitjen Pajak
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Jokowi memberikan "vitamin" berupa kenaikan tunjangan kinerja Rp 4,1 triliun kepada pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Peraturan Presiden nomor 37 tahun 2015 yang diteken pada 19 Maret 2015 dan mulai berlaku bulan April 2015.

Di tengah besarnya "vitamin" dari Presiden tersebut, pengawasan atas kinerja pegawai pajak pun banyak dipertanyakan masyarakat. Menurut Pengamat Perpajakan dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam, pengawasan kepada para pegawai Ditjen Pajak terbilang sangat ketat. Hal itu dinilai wajar karena pegawai pajak adalah ujung tombak pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak.

"Ada atau tidak ada kenaikan gaji, DJP saat ini sudah punya sistem pengawasan yang ketat bagi para pegawainya," ujar Darussalam kepada Kompas.com, Jakarta, Minggu malam (22/3/2015).

Dia melanjutkan, ketatnya pengawasan pegawai Ditjen Pajak bisa terlihat dari banyak pengawasan yang dilakukan oleh internal maupun eksternal Ditjen Pajak.

"Seperti wistleblower, di samping itu juga pengawasan internal di Direktorat Kepatuhan Internal dan Transparansi Sumber Daya Aparatur (KITSDA), ada juga Inspektorat Jenderal (ITJEN) di level kementerian (Keuangan), lantas ada BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) dan BPK (Badan Pengawas Keuangan) serta KPK (Komisi Pemberantasn Korupsi)," kata dia.

"Jadi menurut saya pengawasan yang ada sekarang sudah sangat ketat untuk mengawasi pegawai DJP," kata Darussalam.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyetujui kenaikan tunjangan kinerja pegawai di Ditjen Pajak melalui Peraturan Presiden nomor 37 tahun 2015. Peraturan tersebut diteken pada 19 Maret 2015 dan dilaksanakan mulai bulan April 2015.

Di dalam APBN-P 2015, remunerasi untuk pegawai Ditjen Pajak dialokasikan sebesar Rp 4,1 triliun. Berdasarkan dokumen yang diterima Kompas.com, besaran tertinggi didapat oleh pejabat struktural eselon I yakni Direktur Jenderal Pajak sebesar Rp 117.375.000, sedangkan paling rendah adalah untuk Penilai PBB Muda sebesar Rp 21.567.900.

Berikut daftarnya:
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 117.375.000
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 99.720.000
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 95.602.000
Pejabat Struktural (Eselon I) Rp 84.604.000
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 81.940.000
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 72.522.000
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 64.192.000
Pejabat Struktural (Eselon II) Rp 56.780.000
Pranata Komputer Utama Rp 42.585.000
Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 46.478.000
Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 42.058.000
Pemeriksa Pajak Madya Rp 34.172.125
Penilai PBB Madya Rp 28.914.875
Pejabat Struktural (Eselon III) Rp 37.219.800
Pranata Komputer Madya Rp 27.914.850
Pejabat Struktural (Eselon IV) Rp 28.757.200
Pemeriksa Pajak Muda Rp 25.162.550
Penilai PBB Muda Rp 21.567.900.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3.463 Unit Rumah Telah Selesai Dibangun dan Dihuni Korban Bencana di Sulawesi Tengah

3.463 Unit Rumah Telah Selesai Dibangun dan Dihuni Korban Bencana di Sulawesi Tengah

Rilis
Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Kembali Berlakukan Aturan DMO dan DPO

Larangan Ekspor CPO Dicabut, Pemerintah Kembali Berlakukan Aturan DMO dan DPO

Whats New
NIK Bakal Jadi NPWP Mulai Tahun Depan

NIK Bakal Jadi NPWP Mulai Tahun Depan

Whats New
Pedagang Pasar: Kami Belum Dapati Migor Curah Melimpah, HET Juga Belum Turun...

Pedagang Pasar: Kami Belum Dapati Migor Curah Melimpah, HET Juga Belum Turun...

Whats New
Asabri Link Perluas 1.000 Titik Layanan di Seluruh Indonesia

Asabri Link Perluas 1.000 Titik Layanan di Seluruh Indonesia

Rilis
Harga Emas Dunia Melonjak, Dipicu Pelemahan Dollar AS

Harga Emas Dunia Melonjak, Dipicu Pelemahan Dollar AS

Whats New
Distributor Motor Saratoga (MPMX) Bakal Bagikan Dividen Rp 800 Miliar

Distributor Motor Saratoga (MPMX) Bakal Bagikan Dividen Rp 800 Miliar

Rilis
Cek Kurs Rupiah Hari Ini di BNI hingga Bank Mandiri

Cek Kurs Rupiah Hari Ini di BNI hingga Bank Mandiri

Whats New
BSI Gandeng Anak Usaha Jasa Marga untuk Kembangkan Bisnis di Ruas Jalan Tol

BSI Gandeng Anak Usaha Jasa Marga untuk Kembangkan Bisnis di Ruas Jalan Tol

Rilis
Bank BNI Resmi Caplok Bank Mayora

Bank BNI Resmi Caplok Bank Mayora

Whats New
Cerita Perajin Batik Madura Tanjungbumi: Sebulan Bisa Laku Lebih dari 100 Lembar Usai Gabung Marketplace Bakaoo.id

Cerita Perajin Batik Madura Tanjungbumi: Sebulan Bisa Laku Lebih dari 100 Lembar Usai Gabung Marketplace Bakaoo.id

Rilis
Tips dan Rahasia Sukses Berbisnis via Aplikasi Digital Ibu Titin, hingga Berhasil Membesarkan 3 Anaknya walau Hanya Orangtua Tunggal

Tips dan Rahasia Sukses Berbisnis via Aplikasi Digital Ibu Titin, hingga Berhasil Membesarkan 3 Anaknya walau Hanya Orangtua Tunggal

Whats New
Gagal Bayar Utang, Gubernur Bank Sentral Sri Lanka: Sampai Ada Restrukturisasi, Kami Tidak Bisa Membayar

Gagal Bayar Utang, Gubernur Bank Sentral Sri Lanka: Sampai Ada Restrukturisasi, Kami Tidak Bisa Membayar

Whats New
Dilema Sri Mulyani, Pilih Tambah Anggaran Subsidi atau Buat Pertamina-PLN Berdarah-darah

Dilema Sri Mulyani, Pilih Tambah Anggaran Subsidi atau Buat Pertamina-PLN Berdarah-darah

Whats New
Rupiah dan IHSG Melaju di Zona Hijau Pagi Ini

Rupiah dan IHSG Melaju di Zona Hijau Pagi Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.