HPP Gabah dan Beras yang Diteken Jokowi Dinilai Masih Rendah

Kompas.com - 23/03/2015, 13:49 WIB
Harga beras yang mahal dalam sebulan terakhir membuat warga di Kabupaten Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat, yang merupakan daerah penghasil padi nasional, kesulitan mendapatkan beras kualitas layak dengan harga terjangkau. KOMPASHarga beras yang mahal dalam sebulan terakhir membuat warga di Kabupaten Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat, yang merupakan daerah penghasil padi nasional, kesulitan mendapatkan beras kualitas layak dengan harga terjangkau.
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah dinilai memunggungi petani lantaran kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras yang ditetapkan melalui Instruktur Presiden (Inpres) No 5 tahun 2015 masih jauh di bawah tingkat inflasi tiga tahun terakhir.

“HPP gabah dan beras hanya naik sebesar 10,6 persen sampai dengan 12,0 persen jauh lebih rendah dari total inflasi 3 tahun terakhir ini sebesar 21,03 persen,” kata Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2015).

Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut menilai pemerintah Jokowi “memunggungi” petani. Berdasarkan laporan jaringan tani anggota AB2TI di berbagai wilayah saat ini terjadi penurunan harga gabah kering sawah yang signifikan dan sangat merugikan petani kecil.

Ketika harga beras naik tajam di bulan Januari hingga pertengahan Maret 2015, pemerintah merespon dengan sangat cepat bahkan Presiden sendiri turun tangan. Harga gabah di tingkat petani di beberapa tempat saat ini hanya dihargai Rp 2.900 per kilogram, seperti di Lamongan, Rembang sampai Brebes.

Harga gabah juga tercatat hanya mencapai Rp 3.300 per kilogram di gudang dolog Tuban, dan Rp 3.100- Rp 3.600 per kilogram di Sragen, Nganjuk, Purbalingga, serta Pasuruan.

Menurut Dwi, harga tersebut bahkan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain ongkos panen dan buruh meningkat sebesar Rp 5.00 per kilogram di beberapa tempat.

“Petani sangat dirugikan dan terancam tidak memiliki modal untuk tanam berikutnya. Petani dibiarkan sendiri sehingga terkesan pemerintah memunggungi petani. Ketidakberpihakan pada petani kecil juga nyata pada penetapan HPP pada Inpres No.5 tahun 2015. Petani kecil memohon Presiden segera merevisi HPP sehingga harga gabah di tingkat petani minimum Rp 4.000 per kilogram,” tandas Dwi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

baca juga: Presiden Jokowi Naikkan HPP Gabah dan Beras



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.