Jonan: Kalau Swasta Mau Bangun Kereta Cepat, Boleh Saja

"Jadi begini, dibatalkan itu kalau menggunakan APBN. Tapi kalau mau swasta bangun kereta cepat, boleh saja," kata Jonan, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2015).

Sejauh ini, menurut dia, belum ada tawaran dari pihak swasta untuk berkontribusi menggarap proyek itu. Tahun lalu, ketika Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat Presiden, Indonesia menerima dana hibah dari Pemerintah Jepang sebesar 15 juta dollar AS untuk studi kelayakan proyek Shinkansen Jakarta-Bandung.

Studi kelayakan berlangsung selama dua tahap. Tahap pertama mulai 28 Januari 2014 hingga April 2015 untuk membahas perencanaan dasar kereta peluru tersebut. Tahap kedua berlangsung dari April 2015 hingga Desember 2015 guna menggodok detail kalkulasi biaya pembangunannya. Perkiraan awal, proyek kereta kilat ini akan membutuhkan investasi hingga Rp 56 triliun. Dana tersebut termasuk untuk membangun jalur kereta sepanjang 133 kilometer dan pengadaan kereta cepatnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Jepang 16 Maret 2015, Wakil Presiden Jusuf Kalla  mengklarifikasi mengenai proyek-proyek investor Jepang yang disebut-sebut akan dihentikan, termasuk proyek shinkansen. Menurut dia, proyek kereta peluru ini akan dikaji lebih dalam lagi.

"Sedangkan untuk proyek pelabuhan Cilamaya tetap jalan dan bahkan presiden maupun saya sudah sepakat untuk terus menjalankan proyek tersebut. Namun untuk lokasinya memang perlu digeser beberapa kilometer agar tak berbenturan dengan pipa-pipa Pertamina," kata Kalla, ketika itu.

Sejak awal, atau ketika masih menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Jonan menolak proyek shinkansewn jika didanai APBN, baik secara langsung maupun dengan cara utang. Menurut dia, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak terlalu penting dibandingkan pengembangan kereta api trans-Sumatera, trans-Kalimantan, trans-Sulawesi, serta trans-Papua.