"Dulu Waktu Kampanye, Pak Jokowi Tak Pernah Sebut Shinkansen..."

Kompas.com - 26/03/2015, 11:58 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio heran dengan kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan ada Shinkansen atau kereta cepat di Indonesia. Sebab, wacana kereta cepat ini sempat bergulir, tetapi akhirnya dicoret dari draf proyek pembangunan lima tahun.

(Baca: Pemerintah Jokowi Batalkan Proyek Kereta Supercepat Jakarta-Surabaya).

Nyatanya, dalam kunjungannya ke Jepang beberapa waktu lalu, Jokowi lagi-lagi menggulirkan wacana membangun proyek kereta cepat. (Baca: Presiden Jokowi Ingin Shinkansen di Indonesia).

"Dulu waktu kampanye, Pak Jokowi ndak pernah nyebut-nyebut Shinkansen,” kata Agus kepada kompas.com, Kamis (26/3/2015).

Menurut Agus, Jokowi harus mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan melanjutkan proyek Shinkansen. Pertama, dari sisi teknis, Shinkansen membutuhkan pembebasan lahan, pembuatan rel, serta kepastian keamanan. Apalagi jika di Pulau Jawa, pembangunan untuk kereta cepat ini membutuhkan pembebasan lahan, dan hal itu menjadi masalah yang pasti menghadang.

Kedua, dari sisi kompetisi dengan moda angkutan umum lain, Shinkansen yang kabarnya akan dibangun di Pulau Jawa dikhawatirkan akan memukul industri penerbangan. Terlebih lagi, Indonesia menghadapi ASEAN Open Sky. "Kalau industri penerbangan terpuruk, (pemerintah) susah juga," imbuh Agus.

Ketiga, dari sisi pembiayaan, pemerintah tentunya akan membutuhkan dana besar untuk membeli Shinkansen, meskipun ada iming-iming pinjaman lunak. Agus mengatakan, sebenarnya yang paling bernafsu menjalankan proyek ini adalah Jepang.

"Karena di sana sudah tidak bisa bangun lagi, makanya akan berbisnis di sini. Namun kan katanya Pak Jokowi tak mau menambah utang," ucap Agus.

Belum lagi, kata Agus, moda kereta api sangat menyedot subsidi. Dia pun menyangsikan bahwa pemerintah langsung menjual tiket Shinkansen dengan harga keekonomian sehingga kemungkinan besar masih menggelontorkan subsidi.

"Apa mau masyarakat beli tiket Rp 700.000 untuk kereta api Jakarta-Surabaya. Jadi, beban pemerintah dobel; sudah bayar utang, bayar subsidi pula," terang Agus.

Terakhir, dari sisi keadilan dan pemerataan pembangunan, Agus menilai, pemerintah lebih baik membangun dan menambah transportasi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah lainnya di luar Pulau Jawa. "Kan itu yang dijanjikan Pak Jokowi (pemerataan pembangunan luar Jawa)," pungkas Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.