KKP Upayakan Perlindungan Hukum bagi Saksi Pelapor Perbudakan

Kompas.com - 30/03/2015, 19:57 WIB
Ilustrasi: Perbudakan Legatum FoundationIlustrasi: Perbudakan
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorJosephus Primus


JAKARTA, KOMPAS.com -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kesulitan mencari saksi atas kasus perbudakan yang dilakukan perusahaan perikanan PT Pusaka Benjina Resources (PT PBR) lantaran semua karyawan perusahaan tersebut tak mau buka suara. Menurut Ketua Tim Satgas Illegal Unreported Uniregulated (IUU) KKP Mas Achmad Santosa, pihaknya akan mengupayakan perlindungan bagi siapa saja yang mau menjadi saksi pelapor (whistleblower) dan memberikan informasi terkait kasus perbudakan yang dilakukan oleh PT PBR.

Bahkan, nantinya KKP juga kan menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menjamin saksi. "Tadi sudah disampaikan kepada kepala Bakamla (Badan Keamanan Laut), kita akan kerja sama untuk mendorong whistelblower, diminta untuk bebas berbicara. Dan mekanisme perlindungan pelapor dan saksi sudah jelas sebetulnya, menurut UU kita kan ada LPSK kan? Saya kira jalannya ke sana," ujar pria yang akrab disana Ota tersebut, Jakarta, Senin (30/3/2015).

Lebih lanjut Ota mengatakan bahwa sistem perlindungan saksi tersebut juga akan melibatkan pihak kepolisian. Dia pun berharap ada orang-orang yang berani mengungkapkan praktik perbudakan yang dilakukan oleh PT PBR. "Tadi TNI AL dukung, Kapolri dukung, Bakamla dukung, saya kira semua dukung," kata Ota.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengaku kesulitan mencari saksi kasus perbudakan yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources (PT PBR). Pasalnya, kata dia, para pekerja di perusahaan tersebut merasa takut karena berbagai ancaman yang dilakukan perusahaan perikanan tersebut. "Kasus Benjina Resources ini kita untuk dapat satupun (saksi) sangat susah semua takut, takut ada yang culik dan hilang," kata dia.

Susi mengungkapkan, pada tahun 2008 lalu terjadi kasus pembunuhan terhadap karyawan PT BPR yang sampai saat ini belum juga ditemukan pelakunya. Kejadian itu kata Susi membuat karyawan lainnya tak mau buka mulut soal praktik perbudakan di Benjina.

Informasi perbudakan yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources diketahui Susi setelah membaca laporan investigasi madia asing yaitu Associated Press (AP). Dalam laporan yang dimuat oleh AP.org dengan judul "AP Investigation: Are slaves catching the fish you buy?" itu menuliskan adanya pemaksaan kerja selama 22 jam per hari tanpa hari libur kepada ABK di Kapal milik PT Pusaka Benjina Resources.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, AP juga mengungkapkan, para pekerja paksa yang banyak berasal dari Myanmar tersebut sampai harus mengonsumsi air kotor untuk minum. Hasil tangkapan ikan perusahaan tersebut sampai diekspor ke Amerika Serikat dan disalurkan ke toko ritel besar di Amerika Serikat, yaitu Wal Mart.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.