Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aman... Stok Pupuk Bersubsidi untuk Tanam April!

Kompas.com - 02/04/2015, 12:09 WIB
Latief

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Stok pupuk bersubsidi secara nasional dalam menghadapi musim tanam April tahun ini ini dipastikan aman. Berdasarkan data pelaksanaan yang telah dihimpun induk BUMN PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dari lima produsen BUMN pupuk alokasi sudah mencukupi bahkan stok yang disiapakan melebihi ketentuan Peraturan Menteri Pertanian.

"Karena produsen telah mengalokasikan stok jauh dari permintaan yang diajukan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani di daerah yang mencapai 13,18 juta ton," ujar Budi Asikin, Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Budi Asikin, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (2/4/2015). 

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 130 Tahun 2014 tertanggal 27 November 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, total pupuk bersubsidi yang harus didistribusikan mencapai 9,55 juta ton. Pupuk bersubsidi tersebut terdiri dari urea (4,1 juta ton), NPK (2,55 juta ton), ZA (1,05 juta ton), organik (1,0 juta ton) dan SP-36 (850 ribu ton).

"Masih ada kelebihan yang disiapkan agar pasokan ke petani bisa tetap terjaga, Jadi tidak usah khawatir akan terjadi kelangkaan," lanjut Budi.

Budi menambahkan, sampai Maret 2015 sudah ada 31 gubernur dari 34 provinsi yang mengeluarkan peraturan alokasi pupuk bersubsidi. Dari 484 kabupaten, hanya 181 bupati yang sudah menerbitkan peraturan alokasi pupuk di wilayahnya.

Isu kelangkaan

Budi juga menjelaskan, mengenai isu kelangkaan pupuk yang sering diributkan akhir-akhir ini sebenarnya sudah berulang terjadi pada setiap musim tanam awal tahun. Menurut dia, persoalannya masih sama.

"Petani tidak bisa memperoleh pupuk ketika ingin menanam, padahal pupuknya sering kali ada di kios resmi, distributor, dan gudang-gudang produsen baik di lini III (kabupaten) sampai l (pabrik)," ujarnya.

Menurut dia, isu kelangkaan terjadi karena banyak faktor. Salah satu faktor yang selalu terjadi adalah peraturan gubernur dan bupati yang menjadi dasar alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi datang terlambat.

"Pupuknya ada, tapi kami sebagai produsen tidak berani mendistribusikan tanpa ada dasar hukum, peraturan gubernur dan bupati tersebut," kata Budi.

Dia mencontohkan seperti terjadi di Kabupaten Malang. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sukobagyo mengatakan, alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya hanya sekitar 64,77 persen dari kebutuhan.

Pihaknya mengajukan kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai RDKK sebesar 242.557 ton, untuk tanaman pangan, perkebunan dan peternakan rakyat, serta perikanan budidaya. Namun, kabupaten tersebut hanya mendapat alokasi pupuk sebanyak 157.102 ton.

"Ada kekurangan pupuk sebesar 85.455 ton," ujarnya.

Untuk Januari-Februari 2015 saja penyerapan pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang telah mencapai 18,8 persen dari total alokasi setahun. Beruntung ada keluwesan peraturan pemerintah yang membolehkan untuk merelokasi jatah pupuk dari wilayah lain atau bulan lainnya. Dengan demikian, tutur Budi, produsen bisa menyalurkan pupuk meskipun jatah di suatu daerah sudah habis.

"Intinya sebagai produsen, kami baru akan menyalurkan pupuk bersubsidi bila ada perintah dari pemerintah baik di pusat maupun daerah," kata Budi.

Sementara itu, Manager Humas PT Petrokimia Gresik (Petrogres) anak perusahaan PIHC, Yusuf Wibisono, mengatakan salah satu upaya untuk menekan penyelewengan pupuk bersubsidi adalah mendaftarkan nama para pembeli. Adapun hal lain penyebab kelangkaan adalah pemakaian pupuk secara berlebihan. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com