Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkeu Minta Pejabat Baru Bisa Penuhi Target Penerimaan Pajak 2015

Kompas.com - 02/04/2015, 13:05 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melantik 37 pejabat Eselon 2 mulai di lingkungan Kementerian Keuangan pada hari ini, Kamis (2/4/2015).

Para pejabat itu bekerja di Sekretariat Jenderal, Ditjen Pajak (DJP), Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Ditken Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada hari ini.

Khusus untuk Ditjen Pajak, Kemenkeu melantik 26 orang pejabat eselon 2. Bambang berharap dengan adanya pelantikan pejabat baru ini, khususnya di ditjen pajak, dapat mendongkrak target penerimaan pajak 2015 sebesar Rp 1.296 triliun.

"Tantangan berat ada di target penerimaan pajak, apalagi di tengah indikasi lesunya ekonomi triwulan satu. Tapi saya harap bisa tercapai dengan effort lebih mulai April awal hingga akhir tahun nanti," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Namun demikian, Bambang mengimbau walau dikejar target penerimaan pajak yang besar, jangan sampai hal tersebut mengganggu iklim dunia usaha. "Boleh tegas wajib pajak apalagi yg tak patuh tapi di sisi lain beri bimbingan/ konsultasi ke dunia usaha, sehingga mereka bisa bayar pajak tanpa perlu khawatir dengan pajak," jelas Bambang.

Sejauh ini potensi pajak Indonesia masih bisa digali. Dengan tax ratio sebesar 11 persen tahun lalu, masih lebih rendah dibandingkan negara-negara terdekat Indonesia. "Tax ratio 11 persen tahun lalu itu tidak pas, tendensi menurun, artinya pertumbuhan ekonomi lebih cepat daripada penerimaan pajak, harusnya seirama," kata Bambang.

Selain itu Bambang juga menyoroti sistem refund/restitusi pada pajak pertambahan nilai (PPN). Menurut dia, jika ada indikasi pelanggaran maka harus langsung ditahan atau tidak diberikan sama sekali.

"Tolong dilihat sistem PPN, kemudian diperbaiki, karena yang terjadi bukan bayar pajak malah bayar orang dengan sistem refund. Jadi tolong sistem restitusi PPN benar-benar dijaga," kata Bambang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Pekan Ini, Kekayaan Low Tuck Kwong Turun Rp 31,46 Triliun

Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia Pekan Ini, Kekayaan Low Tuck Kwong Turun Rp 31,46 Triliun

Whats New
[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

[POPULER MONEY] Penjelasan Tokopedia soal Pembatalan Voucher Rp 100.000 | KAI soal Tiket Kereta Mahal

Whats New
Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Aktivasi BNI Mobile Banking Gagal Terus? Ini Solusinya

Spend Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Ketahui, Ini Tarif Listrik Per kWh yang Berlaku Januari-Maret 2023

Ketahui, Ini Tarif Listrik Per kWh yang Berlaku Januari-Maret 2023

Spend Smart
Indonesia Punya Kereta Panoramic, Menhub: Tidak Perlu Jauh ke Luar Negeri

Indonesia Punya Kereta Panoramic, Menhub: Tidak Perlu Jauh ke Luar Negeri

Whats New
Cara Cek Kendaraan Terkena Tilang Elektronik atau Tidak

Cara Cek Kendaraan Terkena Tilang Elektronik atau Tidak

Spend Smart
Daftar UMR Tegal 2023: Kota Tegal dan Kabupaten Tegal

Daftar UMR Tegal 2023: Kota Tegal dan Kabupaten Tegal

Work Smart
Sudah Impor, Harga Beras Tetap Mahal, Oknum Disalahkan

Sudah Impor, Harga Beras Tetap Mahal, Oknum Disalahkan

Whats New
Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Whats New
Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Whats New
Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka 'Energizer' Ekspor dan Impor

Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka "Energizer" Ekspor dan Impor

Rilis
Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Whats New
Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Whats New
Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+