Berapa Gaji Komisaris di BUMN?

Pun dengan pemerintahan saat ini. Hal itu terlihat dari para kader PDIP maupun relawan Jokowi yang mendapatkan posisi sebagai komisaris di berbagai BUMN, mulai dari perusahaan yang meraup untung besar hingga yang merugi.

Dari catatan Kompas.com, sejauh ini sudah ada delapan komisaris yang berasal dari politisi maupun relawan Jokowi yang mendapatkan posisi empuk itu. Sebut saja Diaz Hendropriyono (Ketua Umum Koalisi Anak Muda dan Relawan Jokowi) telah mendapatkan posisi sebagai Komisaris Telkomsel.

Selanjutnya adalah Cahya Dewi Rembulan Sinaga (mantan caleg PDI-P, Komisaris Bank Mandiri), Pataniari Siahaan (mantan caleg PDI-P, Komisaris BNI), Sonny Keraf (mantan anggota DPR F PDI-P, mantan Menteri KLH era Megawati, Komisaris BRI), Refly Harun (tim sukses Jokowi, Komisaris Utama Jasa Marga). Kemudian, ada Sukardi Rinakit (pengamat politik, Komisaris Utama BTN).

Lainnya, Kementerian BUMN juga menunjuk dua orang, masing-masing adalah Roy E Maningkas (kader PDI-P dan anggota Barisan Relawan Jokowi Presiden) dan Hilmar Farid (Ketua Panitia Simposium Seknas Jokowi) sebagai Komisaris PT Krakatau Steel Tbk.

Lantas, berapa sebenarnya gaji komisaris di perusahaan milik negara?

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN M. Said Didu mengungkapkan gaji komisaris di perusahaan-perusahaan pelat merah sangat beragam dengan range yang cukup lebar yakni antara Rp 10 juta hingga Rp 120 juta per bulan, tergantung pada perusahaannya.

"Gaji komisaris mengikuti perusahaan. Semakin besar perusahaannya, semakin tinggi gaji komisarisnya," ujarnya, Senin (6/4/2015).

Said mengungkapkan, salah satu sektor yang memberikan gaji cukup tinggi bagi komisarisnya adalah perbankan. Seseorang yang mendapatkan posisi sebagai komisaris di bank BUMN, rata-rata gaji yang diterima komisaris per bulannya di atas Rp 100 juta. Jumlah itu mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan.

Sementara itu di sektor manufaktur seperti Krakatau Steel, rata-rata gaji komisarisnya di kisaran Rp 50 per bulan. "Seperti di KS (Krakatau Steel), tahun lalu kan merugi cukup dalam, sehingga gaji komisaris berada di sekitar Rp 50 juta per bulan," jelasnya.

Untuk sektor infrastruktur seperti Jasa Marga, juga berada di kisaran Rp 50 juta per bulan.

Mantan pejabat eselon I di Kementerian BUMN yang menjabat komisaris di berbagai perusahaan pelat merah mengungkapkan bahwa gaji yang diterima itu belum mempertimbangkan tantiem atau bonus atas pencapaian laba bersih pada akhir tahun.

"Tantiem dihitung dari persentase laba bersih yang dicapai perusahaan. Nilainya bisa cukup besar," ujarnya sambil mewanti-wanti untuk tidak disebutkan namanya.