Darmin: Diperlukan "Trust" dari Aparat dan Wajib Pajak

Kompas.com - 09/04/2015, 14:33 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Darmin Nasution mengatakan, target penerimaan pajak tahun ini bakal tercapai jika ada kepercayaan antara wajib pajak dengan aparat. Selebihnya, adalah soal sistem informasi dan metode pengumpulan pajak.

Damrin mengatakan, perlu disadari menggerakkan institusi besar seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, dan melibatkan sebagian besar masyarakat sebagai wajib pajak (WP) tidak sekedar menyusun sistem informasi dan metode pengumpulan yang baik.

“Walaupun hal ini sungguh penting, setidaknya beriringan dengan itu diperlukan tumbuhnya trust dari jajaran aparat pajak dan wajib pajak. Pada gilirannya baru bisa diharapkan militansi, kreativitas dan kesadaran dalam pengumpulan dan pembayaran pajak setelah itu,” ucap Darmin, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (9/4/2015).

Darmin mengaku ada hal yang tidak berhasil dia lakukan, yaitu sulitnya mendapatkan pemeriksa yang andal. “Sudah berkali-kali diganti tapi hasilnya sama saja. Yang paling sulit dikendalikan di DJP adalah pemeriksa,” ucap Darmin.

Tidak semua pemeriksa jahat, kata dia, ada juga yang baik.  Namun, menurut mantan GUbernur Bank Indonesia ini, sebagian besar masih tergantung ke mana angin bertiup.

Darmin menjelaskan, kegagalan dari dulu di DJP adalah pemeriksaan. Waktunya, kata dia, maksimal hanya setahun, dan tidak boleh lebih dari itu. Hanya, diakui Darmin, yang susah adalah mengontrol pekerjaan pemeriksa, sebab atasan dalam hal ini Dirjen Pajak tidak tahu wajib pajak mana yang tengah diperiksa.

“Dia kemudian bisa manggil WP, nge-bluff. Baru dengan angka WP panik. Bilang, 'Pak tolonglah'. Akhirnya mulailah tolong-menolong,” kata Darmin.

Atas dasar itu, lanjut dia,  harus dibuat sistem informasi, sehingga pemeriksa tidak bisa membohongi wajib pajak dan ‘bolak-balik’ bernegosiasi dengan wajib pajak.

Darmin menuturkan, bisa saja pemeriksaan dalam satu tahun dibagi beberapa tahap. Dan begitu pemeriksaan dimulai langsung masuk dalam sistem dan hasilnya dikunci (locked) oleh sistem dan tidak bisa diintervensi.

“Dengan demikian itu akan meminimumkan, 100 persen hilang pasti tidak bisa, tapi meminimalisasi permainan atau pemerasan. Kita tidak tahu dimana yang terbanyak, apakah sekadar permainan atau pemerasan. Dan hebatnya orang pajak belum jadi penerimaan dia sudah bisa main. Begitu sudah jadi penerimaan dia bisa korupsi,” ucap Darmin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.