Kompas.com - 14/04/2015, 11:43 WIB
|
EditorLatief

KOMPAS.com - Selama ini masyarakat lebih percaya dan lebih merasa aman menabung di bank dengan menyetor sendiri ke kantor cabang terdekat. Untuk memudahkan kebiasaan itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempopulerkan gerakan 'Laku Pandai', yaitu fasilitas menabung tanpa bank yang bisa dilakukan di mana saja, termasuk daerah terpelosok di Indonesia.

Sama seperti layanan tabungan pada umumnya, Laku Pandai menyediakan berbagai macam tabungan yang tersedia pada bank penyelenggara. Nasabah dapat melakukan transfer maksimal Rp 5.000.000.000 per bulan, sedangkan besar maksimal pengambilan tunai Rp 60.000.000.000 per bulan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Untuk program ini para nasabah tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

Untuk memaksimalkan kemampuan bank menjangkau daerah terpencil, agen pada daerah luar Pulau Jawa berjumlah dua kali lipat. Agen dapat berupa individu atau agen badan usaha yang disetujui OJK.

Salah satu syarat bank penyelenggara harus memiliki cabang di Indonesia Timur dan sekitarnya. Wilayah tersebut meliputi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Timur.

"Pertimbangan ini karena banyaknya daerah tertinggal dan penduduk miskin," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, Desa Ngombak, Grobogan, Jawa Tengah, Senin (6/4/2015) lalu.

Mulaiam mengatakan, untuk membangun kepercayaan dari calon nasabah, Laku Pandai mengusung idealisme kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan keaslian dalam kinerjanya. Sementara pada prakteknya, Laku Pandai menerapkan non-repudiation atau sistem di mana nasabah atau agen tidak dapat menyangkal terjadinya transaksi.

"Juga ada pengendalian otoritas dalam sistem, database, dan aplikasi akan membawa. Pemeliharaan jejak audit juga terus dilakukan untuk menjaga jalannya transaksi," kata Muliaman.

Kebenaran laporan dan terpenuhinya ketentuan dinilai dengan pemeriksaan terhadap laporan dan data, termasuk terjun langsung memeriksa Agen Laku Pandai. Hukuman tegas akan dijatuhkan pada Bank Penyelenggara atau agen yang melanggar peraturan.

"Peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, sampai pencabutan izin usaha tidak segan akan kami berikan," ujarnya.

Menurut dia, upaya tersebut dilakukan guna menumbuhkan persaingan sehat, pemerataan pembangunan, dan perluasan akses keuangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan berada di wilayah terpencil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.