Menteri BUMN: Kalau Harganya Tidak Tepat, Kenapa Pertamina Caplok TPPI

"Yang kita minta adalah melihat secara hukumnya. Kalau tidak bisa mengontrol dengan benar dan harganya tidak tepat, ya ngapain ngambil TPPI. Ya kan?" kata Rini ditemui di sela-sela World Economic Forum on East Asia 2015, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Rini menuturkan, saat ini Kementerian BUMN telah menugaskan deputinya untuk melakukan kajian terhadap TPPI. Rini juga mengatakan, pihaknya meminta direksi Pertamina untuk mengkaji dengan betul sebelum memutuskan mengakuisisi TPPI.

"Apakah secara hukum prosesnya bisa dipertanggungjawabkan dan harganya tepat? Jangan sampai kita akuisisi, bukannya kita memproduksi murah, malah mahal jatuhnya," imbuh Rini.

Sementara itu menanggapi pernyataan dari Tim Anti-mafia Migas yang menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung akuisisi TPPI jika merupakan hal baik bagi negara, Rini tetap melihat soal harganya.

"Baik untuk negara kan tetap tergantung harganya dong. KPK tidak mendetilkan harganya berapa kan? Betul kalau dilihat dari kemampuannya, TPPI betul kita ambil saja. Tetapi kita harus jaga berapa harganya kita ambil TPPI," pungkas Rini.

Sebelumnya, anggota Tim Anti-mafia Migas Agung Wicaksono mengatakan, pada awal Februari 2015 KPK telah mengeluarkan surat yang intinya mengatakan, jika akuisisi TPPI merupakan langkah terbaik untuk negara, maka pemerintah jangan menggunakan alasan bahwa KPK tidak setuju.

"Kalau (TPPI) ini tidak dimanfaatkan dengan alasan aduh ada pemilik lama yang masih mungkin dapat manfaat, atau negara akan keluar banyak, saya rasa jadinya negara enggak bijak," ucap Agung.