Tiga Jaminan untuk Proyek Kelistrikan 35.000 Megawatt

Kompas.com - 21/04/2015, 19:34 WIB
EditorJosephus Primus


KOMPAS.com - Sedikitnya ada tiga jaminan pemerintah yang mesti tersedia untuk suksesnya proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW) atau 35 gigawatt (GW) ke depan. Jaminan itu adalah kepastian finansial, hukum, dan politik.

Sementara itu, pemerintah sudah menetapkan 109 proyek yang masuk dalam program kelistrikan 35 gigawatt sepanjang 2015-2019. Total kebutuhan pendanaan untuk pembangunan pembangkit listrik selama 2015-2019 besarnya Rp 1.127 triliun.  Dari jumlah itu,  Rp 512 triliun di antaranya berasal dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) sebagai pelaksana negara bidang distribusi kelistrikan. Kemudian, selebihnya,  Rp 615 triliun berasal dari swasta dalam skema IPP (Independent Power Producer).

Sekarang, angka kapasitas listrik terpasang nasional adalah 50.000 megawatt. Andai ada tambahan 35.000 megawatt, rasio elektrifikasi di Indonesia akan meningkat dari 84 persen pada 2015 menjadi 97 persen empat tahun ke depan.

Catatan tersebut disampaikan pengamat kelistrikan Okky Setiawan pada Minggu lalu. Baginya, pemerintah perlu menyiapkan penyelamatan terhadap PLN.  "Proyek kelistrikan 35.000 MW itu bukan main-main. Sebelumnya saja 10.000 MW terseok-seok," kata Okky.

Menurut Okky, proyek 35.000 MW  merupakan proyek yang cukup besar dan berat bagi PLN. Pemerintah, kata dia, harus mendukung PLN dengan cara memberikan jaminan penuh, terutama dari sisi finansal, mengingat proyek ini membutuhkan dana triliunan rupiah.  "Pihak swasta pun kalau tidak ada jaminan dari pemerintah pun tidak akan mau investasi. Jaminan bagi investor antara lain kepastian hukum dan politik," katanya.

Selama tidak ada kepastian dan jaminan dari pemerintah, Okky pesimistis proyek ini bisa terealisasi. Padahal, Indonesia dalam dua tahun mendatang menghadapi defisit ketenagalistrikan.

Dia mengakui bahwa telah ada komitmen dari pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, untuk merealisasikan proyek tersebut. Namun, kata dia, kondisi eksternal tidak mendukung karena  nilai tukar rupiah yang masih melemah terhadap dollar AS.

Problem mata uang ini bisa menjadi masalah lantaran sebagian besar biaya produksi PLN dalam dollar AS. Sementara, harga jual listrik PLN ke masyarakat dalam bentuk rupiah.  "Ini akan menjadi beban yang cukup berat bagi PLN. Karenanya upaya penyelamatan dan antisipasi harus disiapkan sejak dini," katanya.

Biaya produksi yang dikonversi terhadap rupiah dengan nilai tinggi, pada akhirnya hanya akan menaikkan tarif listrik ke masyarakat.

Okky juga mengingatkan, seorang pucuk pimpinan di PLN haruslah memahami dan menguasai empat sektor di bidang kelistrikan, yakni mulai dari pembangkit, penyalur, distribusi, dan keuangan. "Semua sektor itu saling terkait satu dengan yang lain. Jadi, semua harus dikuasai," demikian Okky Setiawan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Whats New
Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Whats New
Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Spend Smart
Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Whats New
Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Spend Smart
Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Whats New
Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Whats New
Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Whats New
KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

Whats New
Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Whats New
Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Whats New
Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Whats New
Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Whats New
Isu 'Business Judgment Rule' dan 'Talent Mobility' di PP Nomor 23 Tahun 2022

Isu "Business Judgment Rule" dan "Talent Mobility" di PP Nomor 23 Tahun 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.