Izin Pertambangan Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan di Tiga Provinsi

Kompas.com - 23/04/2015, 22:17 WIB
Ilustrasi shutterstockIlustrasi
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

BENGKULU, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Bengkulu, Lampung dan Banten menyerukan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas terhadap tumpang tindihnya izin pertambangan di kawasan hutan, perbaikan tata kelola pertambangan dan perkebunan.

"Kami menyoroti agar pemerintah daerah segera mencabut izin tambang, perkebunan, yang tumpang tindih, karena hal itu berimbas pada konflik hutan dan lahan, aspek kerugian penerimaan negara, bencana ekologis dan kemanusiaan," kata Satria Budhi Pramana, Kepada Divisi Advokasi Akar Foundation Bengkulu, Kamis (23/4/2015).

Ia mengutip data Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan terdapat 123.693,74 hektare wilayah pertambangan masuk di kawasan hutan lindung di tiga provinsi: Bengkulu, Lampung dan Banten dengan total unit izin usaha sebesar 34 unit, 5.960,3 hektare wilayah pertambangan yang masuk hutan konservasi yang terdiri atas 31 izin tambang.

Di Kabupaten Bengkulu Tengah ada empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 dan Hutan Produksi Terbatas.

Berdasarkan data yang dimiliki Koalisi Masyarakat Sipil di Bengkulu (Akar, WALHI dan Genesis) IUP Produksi itu membebani sekitar 1.399,52 hektar masuk kawasan Hutan Lindung Bukit Daun Register 5 dan Hutan Produksi Terbatas.

Supintri Yohar, Koordinator Program Genesis Bengkulu mengungkapkan KPK telah merekomendasikan untuk mencabut izin yang tumpang tindih di kawasan hutan khususnya Hutan Konservasi dan Hutan Lindung yang dibebani izin tambang.

Aryanto Nugroho, Kepala Divisi Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia menjelaskan, hasil perhitungan Koalisi Masyarakat Sipil menunjukkan bahwa sejak tahun 2010-2013 diperkirakan potensi kerugian penerimaan dari land rent sektor minerba mencapai Rp 25,05 miliar di Bengkulu; Rp 10,46 miliar di Lampung dan Rp 5,35 miliar di Banten. Dengan demikian total potensi kerugian penerimaan di lima provinsi tersebut adalah sebesar Rp 40,876 miliar lebih.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.