Kompas.com - 04/05/2015, 12:59 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memotong perizinan minyak dan gas bumi (migas) dari 51 izin menjadi 42 izin. Pada Mei ini, investor migas yang ingin mengurus perizinan usahanya  tidak perlu lagi mendatangi kantor Kementerian ESDM, melainkan bisa langsung datang ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja menegaskan, pihaknya telah menyederhanakan perizinan migas, dari 51 jenis menjadi 42 jenis perizinan migas. Seluruh perizinan migas di kantornya akan masuk ke dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di BKPM. "Berlaku mulai awal Mei 2015," jelasnya kepada KONTAN, Minggu (3/5/2015).

Agar PTSP bisa berlari kencang, Kementerian ESDM akan menempatkan pegawainya di BKPM untuk mempermudah pelayanan. Syarat perizinan yang bisa diselesaikan di BKPM adalah yang bersifat umum. Bila sangat spesifik, "Selanjutnya akan dikirim ke Ditjen Migas untuk ditindaklanjuti," jelasnya.

Seperti diketahui, perizinan di bawah Direktorat Jenderal Migas (Dirjen Migas) telah be­be­rapa kali disederhanakan. Wiratmadja menceritakan, se­­­belumnya, pada 2012 lalu, Kementerian ESDM telah menyederhanakan perizinan migas menjadi tinggal 51 jenis  izin. "Sebelumnya perizinan ini mencapai 104 jenis perizinan. Izin ini kembali disederhanakan tahun 2015 menjadi 42 jenis izin," terangnya.

Beberapa jenis izin yang dimasukkan dalam PTSP, misalnya, rekomendasi izin mempergunakan tenaga asing (IMTA), rekomendasi pembukaan atau pembaruan kantor perwakilan usaha migas, izin survei umum, izin survei ke luar wilayah kerja migas serta coal bed methane (CBM)).

Ada pula izin mendapatkan rekomendasi ekspor dan impor migas, izin memperoleh surat keterangan terdaftar (SKT) migas, izin mendapatkan lisensi perusahaan jasa inspeksi teknik (PJIT) migas, serta rekomendasi pembelian, penggunaan, dan pemusnahan bahan peledak untuk eksplorasi migas.

Wiratmadja mengklaim, peralihan kebijakan ini dilakukan untuk memberikan pelayanan perizinan yang cepat, sederhana, transparan, dan terintegrasi dalam kegiatan usaha hulu dan hilir migas.

Dengan kebijakan ini pemerintah berharap bisa mengurangi kontak langsung antara investor dengan pegawai Direktorat Jenderal Migas. "Perizinan migas sekarang sudah bisa dilakukan lewat sistem PTSP, tanpa harus mendatangi 17 instansi lainnya. Perizinan akan terpusat di satu tempat, yakni di BKPM," ungkap dia.

Bergulir sejak lama

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Gde Pradnyana mengatakan, wacana pemangkasan perizinan migas ini sebenarnya cukup intensif dilakukan pada pemerintahan sebelumnya. Hanya di lapangan belum bisa jalan.

"Di masa pemerintahan yang lalu, sudah sering sekali dibahas pemangkasan perizinan, sudah dibahas di Kemenko Perekonomian, sudah sampai ke BKPM, tapi ketika berganti pemerintahan, sudah hilang begitu saja," tandasnya.

Board of Director Indonesia Petroleum Association (IPA), Sammy Hamzah mengatakan, industri migas sebenarnya sangat mencita-citakan agar semua perizinan sudah diberikan kepada investor sewaktu menandatangani Production Sharing Contract (PSC).

"Yang jelas, proses perizinan yang panjang di Indonesia tidak lazim. Padahal, negara lain sudah banyak yang memperpendek atau meniadakan perizinan melalui birokrat yang berbelit," jelasnya. (Pratama Guitarra)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Sumber AFP
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Cara Badan Pangan Nasional Jaga Stabilitas dan Ketersediaan Gula

Ini Cara Badan Pangan Nasional Jaga Stabilitas dan Ketersediaan Gula

Whats New
Cara Bayar Pajak Motor Secara Online, Mudah dan Bisa dari Rumah

Cara Bayar Pajak Motor Secara Online, Mudah dan Bisa dari Rumah

Spend Smart
Cara Daftar Internet Banking BNI dengan Mudah

Cara Daftar Internet Banking BNI dengan Mudah

Spend Smart
Terlalu Banyak Pupuk Kimia, 72 Persen Lahan Pertanian RI Kini Kritis

Terlalu Banyak Pupuk Kimia, 72 Persen Lahan Pertanian RI Kini Kritis

Whats New
Apakah Fasilitas Kendaraan Kantor Termasuk Natura yang Dipajaki?

Apakah Fasilitas Kendaraan Kantor Termasuk Natura yang Dipajaki?

Whats New
Biaya dan Syarat Nikah Terbaru di KUA Tahun 2022

Biaya dan Syarat Nikah Terbaru di KUA Tahun 2022

Spend Smart
Full Cashless, Ini Cara Beli Tiket Kapal Jepara–Karimunjawa 2022

Full Cashless, Ini Cara Beli Tiket Kapal Jepara–Karimunjawa 2022

Spend Smart
Hari Senin Diperkirakan Padat Imbas Rute Baru KRL, 3 Kereta 'Standby' di Bukit Duri

Hari Senin Diperkirakan Padat Imbas Rute Baru KRL, 3 Kereta "Standby" di Bukit Duri

Whats New
Terowongan 'Headrace' Selesai Dibor, Pembangunan PLTA Asahan 3 Capai 55 Persen

Terowongan "Headrace" Selesai Dibor, Pembangunan PLTA Asahan 3 Capai 55 Persen

Whats New
Kereta Api Pertama di Sulawesi Selatan, Jalur Maros-Barru Ditargetkan Beroperasi Oktober 2022

Kereta Api Pertama di Sulawesi Selatan, Jalur Maros-Barru Ditargetkan Beroperasi Oktober 2022

Whats New
Forum B20 Indonesia, Kadin Soroti Permasalahan Pendidikan di Era Digital

Forum B20 Indonesia, Kadin Soroti Permasalahan Pendidikan di Era Digital

Whats New
Kekuatan UKM Lokal dalam Menghidupi Wisata dan Masyarakat Lokal

Kekuatan UKM Lokal dalam Menghidupi Wisata dan Masyarakat Lokal

Smartpreneur
BCA Raih Penghargaan “The Best Overall Big Caps” dari IICD

BCA Raih Penghargaan “The Best Overall Big Caps” dari IICD

Whats New
RUPST PGN 2022 Setujui Deviden 67,8 Persen dari Laba Bersih 2021

RUPST PGN 2022 Setujui Deviden 67,8 Persen dari Laba Bersih 2021

Whats New
Antisipasi Kecelakaan, Tempat Wisata Diminta Sediakan Tempat Istirahat Sopir Bus yang Memadai

Antisipasi Kecelakaan, Tempat Wisata Diminta Sediakan Tempat Istirahat Sopir Bus yang Memadai

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.