Kompas.com - 06/05/2015, 16:10 WIB
|
EditorErlangga Djumena

BANDUNG, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memundurkan waktu pemberlakuan iuran jaminan pensiun. Seharusnya, iuran pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan itu diberlakukan 1 Juli 2015.

"Kami minta mundurkan waktu. Sampai kapan? Sampai pemerintah siap," ujar Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, di sela-sela acara The 3rd Industrial Relations Convention 2015 di Bandung, Rabu (6/5/2015).

Permintaan tersebut, sambung Hariyadi, sudah disampaikan pada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI melalui surat yang dikirimkan akhir Maret atau awal April 2015 lalu. Namun, hingga kini surat tersebut belum mendapatkan respons.

Hariyadi menilai, jika jaminan pensiun diberlakukan 1 Juli 2015, maka akan sangat dipaksakan. Pasalnya ia melihat ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan agar pelaksanaan jaminan pensiun maksimal dan sesuai dengan tujuan utamanya.

"Sedikitnya saya mencatat tiga masalah yang belum terselesaikan sampai sekarang," ucapnya.

Pertama, belum ada harmonisasi dalam UU 13 Tahun 2003, terutama pasal 167 yang membahas tentang uang pensiun dan pesangon. Jika pasal tersebut tidak disesuaikan atau diharmonisasikan akan timbul persepsi yang berbeda antar sejumlah pihak. Misalnya, bagaimana jika sebuah perusahaan sudah memberikan dana pensiun pada karyawannya secara mandiri.

"Bagaimana cara mengintegrasikannya dengan BPJS Ketenagakerjaan, itu belum jelas," ucapnya.

Kedua, masalah teknis perusahaan. Sampai sekarang, hampir seluruh perusahaan belum menyiapkan anggaran jaminan pensiun. Sebab, hingga kini perusahaan belum mengetahui sistem iuran maupun besaran iurannya.

Apalagi sampai sekarang, manfaat yang diperoleh masih belum jelas. Kondisi ini berbeda dengan Jaminan Kesehatan. Karena sebelumnya, pekerja sudah tercakup oleh jaminan kesehatan di Jamsostek. Sehingga, ketika ada perubahan ke BPJS Kesehatan, perusahaan tinggal mengintegrasikannya.

Persoalan ketiga, besaran iuran. Sampai sekarang, perusahaan dan pekerja masih belum sinkron mengenai besaran iuran. Pengusaha menginginkan iuran di bawah 8 persen, dan buruh tentunya menginginkan lebih dari delapan persen. Berbagai persoalan ini harus dibicarakan bersama untuk mencari solusi. Sebab, jika pemerintah bersikukuh memberlakukan program ini pada 1 Juli 2015, ia yakin banyak perusahaan yang tidak ikut serta.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Agus Supriyadi mengatakan pihaknya siap menjalankan amanah yang diberikan. Ia mengaku sejak UU dibuat tahun 2010-2011 persoalan jaminan pensiun, dinamikanya luar biasa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stakeholder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya

Stakeholder Adalah: Definisi, Jenis, Peran, Fungsi, dan Contohnya

Earn Smart
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat HP dengan Mudah

Spend Smart
Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Majukan Pangan Indonesia, ID Food Lakukan Sejumlah Langkah Transformasi Lanjutan

Rilis
Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya

Whats New
Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Cara Transfer Pulsa XL ke Sesama XL dan Axis dengan Mudah

Spend Smart
Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Ada Pameran Arsip dan Mobil Kepresidenan di Sarinah, Erick Thohir: Momen Milenial Kenali Sejarah RI

Whats New
Perkuat Ekosistem 'Cashless', BNI Gandeng Indomaret

Perkuat Ekosistem "Cashless", BNI Gandeng Indomaret

Whats New
Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Syarat dan Cara Transfer Pulsa Indosat Terbaru 2022

Spend Smart
Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Ada Aturan PSE , Pemerintah Didorong Percepat Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Whats New
Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Harga Gandum Meningkat, Komisi IV Dukung Kementan Perluas Substitusi Pangan Lokal dengan Sorgum

Whats New
Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Mengenal Perusahaan Outsourcing, Penyedia Jasa yang Kerap Dibutuhkan Perusahaan Multinasional

Rilis
Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Atasi Kompleksitas Distribusi ke Warung Kelontong, GoToko Lanjutkan Ekspansi Bisnis

Whats New
Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Dinilai Terlalu Tinggi, Ekonom Usulkan Tarif Ojol Naik Maksimal 10 Persen

Whats New
Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Apa Itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya

Earn Smart
7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

7 Cara Membuat CV Lamaran Kerja secara Online, Mudah dan Gratis

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.