Apindo Usulkan Iuran Jaminan Pensiun 1,5 Persen

Kompas.com - 08/05/2015, 18:29 WIB
|
EditorBayu Galih

BANDUNG, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan iuran jaminan pensiun 1,5 persen. Sebesar 1 persen dibayar perusahaan dan 0,5 persen dibayar karyawan.

"Pada dasarnya kami mendukung program ini. Namun, iuran jaminan pensiun sebaiknya dari yang kecil," ujar GM Human Capital-Corporate Services Palma Serasih Plantation and Palm Oil Processing, Sulung Raspati, usai The 3rd Industrial Relations Convention 2015, Jumat (8/5/2015).

Sulung yang juga anggota Apindo menyatakan, dengan rekomendasi 1,5 persen itu seharusnya banyak perusahaan yang menyanggupi. Ia mengaku, jumlah yang direkomendasikan lebih kecil dari wacana yang beredar sekitar 3 persen, 5 persen, dan 8 persen. Namun, sampai sekarang pun, ia tidak mendapat kejelasan manfaat dari iuran 8 persen tersebut seperti apa dan dari mana angka 8 persen tersebut.

"Kita belum tahu manfaat BPJS, tahunya hanya 8 persen iuran untuk 40 persen manfaat. Kita ingin program ini jalan tapi tidak memberatkan," ucapnya.

Sulung menjelaskan, iuran 8 persen dari UMK terhitung besar bagi perusahaan. Apalagi saat ini banyak perusahaan yang memiliki Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) ataupun Dana Pendiun Lembaga Keuangan (DPLK). "Jika harus ditambah dengan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan maka akan double cost," ucapnya.

Kalau pun dipaksakan mengikuti jaminan pensiun, ia khawatir perusahaan akan menghentikan DPKK/DPLK yang berjalan. Kemudian setelah dicabut, apakah dananya otomatis masuk ke jaminan pensiun atau tidak, masih belum jelas.

"Kalau aturan yang berjalan sekarang kan saling menutupi. Kalau dana pensiun 2 kali PMTK, maka peraturan 167 UU13/2003 tidak berlaku lagi. Kalau yang jaminan sosial ini tidak jelas," ujarnya.

Sulung mengaku ingin program ini jalan, namun tidak merusak yang sudah baik. Untuk itulah, berbagai masukan disampaikan pada pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Whats New
Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Whats New
Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Whats New
Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Whats New
HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

Whats New
Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Rilis
Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Whats New
Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Whats New
Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Spend Smart
Kisah Neneng, Pilih 'Resign' lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Kisah Neneng, Pilih "Resign" lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Whats New
Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Whats New
Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.