Kompas.com - 09/05/2015, 12:43 WIB
Ilustrasi: beras Raskin yang bercampur kerikil Kompas.com/ M Agus Fauzul HakimIlustrasi: beras Raskin yang bercampur kerikil
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorDesy Afrianti
Kompas.com/ Junaedi Ilustrasi beras
JAKARTA, KOMPAS.com - Gagalnya Bulog menyerap beras dari petani membuat pemerintah ada dalam situasi yang dilematis. Opsi membuka keran impor pun digulirkan pemerintah untuk menjaga stok beras Bulog 2 juta ton sampai akhir tahun 2015.

Namun, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, jika pemerintah melakukan impor beras saat ini, maka akan melanggar Pasal 36 Undang-Undang (UU) Nomor 18 tentang Pangan.

"Pasal 36 menyebutkan, impor beras hanya bisa dilakukan ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri," ujar Enny di Jakarta, Sabtu (9/5/2015).

Dia menuturkan, stok beras saat ini aman. Hal itu dia ketahui berdasarkan keterangan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bulan lalu. Nah ini yang menurut dia bisa menjadi ganjalan kebijakan impor beras oleh pemerintah.

"Jadi ini (impor beras kalau dilakukan) jelas-kelas melanggar konstitusi. Ini kan jadi dilema," kata dia.

Lebih lanjut Enny juga menyoroti fungsi Bulog sebagai lembaga buffer stock yang juga memiliki peran melindungi petani dan konsumen.

Menurut dia, dengan fungsi tersebut maka yang tepat Bulog harusnya melakukan pengadaan gabah, bukan batas. Sayangnya kata dia, Bulog juga belum memiliki infrastruktur penggilingan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karena hal itulah, ia menilai petani jadi tak punya posisi tawar yang baik meski stok beras melimpah.

"Jadi yang menentukan harga beras mahal itu ada sebagian pedagang beras yang memiliki infrastruktur pergudangan besar. Jadi mereka yang langsung menampung saat petani panen (bukan Bulog)," ucap Enny.

Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengatakan, penyerapan gabah tidak hanya dilakukan oleh Bulog.

Di beberapa wilayah penyerapan gabah justru dilakukan oleh selain Bulog, dengan harga lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP), bahkan mencapai Rp 4.000 per kilogram untuk Gabah Kering Panen(GKP).

Kondisi ini bisa jadi menyebabkan Bulog tidak mampu menyerap atau membeli gabah petani. Akibatnya, target pengadaan Bulog tahun ini yang sebesar 2,7 juta ton, kemungkinan hanya mampu mencapai 470.000 ton, atau 20 persennya saja.

"Saya khawatir fenomena ini kembali akan menaikkan laju inflasi pada bulan Mei ini, dan sangat mungkin menurunkan angka Nilai Tukar Petani lagi. Ini yang harus diwaspadai," kata Bustanul kepada Kompas.com.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.