Pemerintah Anggarkan Rp 56,97 Triliun untuk Infrastruktur Jalan

Kompas.com - 09/05/2015, 14:24 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) menganggarkan dana hingga sekitar Rp 56,97 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan di berbagai daerah di Tanah Air.

"Pemerintah telah menganggarkan dana Rp56,97 triliun untuk infrastruktur jalan di seluruh Indonesia untuk tahun 2015," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Pembangunan Perumahan Basuki Hadimuljono, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu 99/5/2015).

Alokasi APBN-P 2015 untuk infrastruktur jalan tersebut dipakai untuk 40 kilometer jalan tol, jalan baru 497 kilometer, pelebaran 2.000 kilometer jalan, dan rekonstruksi 1.865 kilometer.

Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Harian Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, terjadinya kondisi pelemahan ekonomi di Tanah Air, antara lain karena lambatnya realisasi anggaran yang seharusnya sudah dikucurkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur penting.

"Dunia usaha konsumsi direm sedemikian rupa melalui melambatnya realisasi anggaran pemerintah," kata Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Dengan demikian, menurut dia, pelemahan ekonomi yang terindikasi dari melambatnya pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2015 tidak lepas dari lemahnya kinerja realisasi anggaran, baik di pusat mau pun di daerah.

Bahlil mengingatkan bahwa perekonomian nasional, baik di pusat maupun di daerah, juga masih sangat bergantung pada sektor konsumsi.

"Sektor ini pun sangat bergantung pada belanja pemerintah," katanya.

Pelemahan ekonomi, kata dia, juga ditandai produksi pangan menurun akibat mundurnya periode tanam serta produksi minyak mentah dan batu bara yang mengalami kontraksi sehingga industri kilang minyak juga tumbuh negatif.

Tidak hanya itu, kata dia, distribusi perdagangan melambat karena menurunnya suplai barang impor serta kinerja konstruksi melambat terkait dengan terlambatnya realisasi belanja infrastruktur.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengharapkan penyerapan belanja pemerintah untuk keperluan proyek-proyek infrastruktur mulai berjalan efektif pada Mei 2015. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Punya 4 Kekuatan untuk Menghadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

Indonesia Punya 4 Kekuatan untuk Menghadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

Whats New
Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Whats New
Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Work Smart
Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Whats New
Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Whats New
Simak Proyeksi Pergerakan IHSG Pasca Hari Kemerdekaan RI

Simak Proyeksi Pergerakan IHSG Pasca Hari Kemerdekaan RI

Whats New
Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Spend Smart
[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar 'Cloud Computing' di RI

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar "Cloud Computing" di RI

Whats New
Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 'Drop Point' PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 "Drop Point" PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Whats New
Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Rilis
Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Whats New
Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.