"Tidak perlu ada reshuffle kabinet karena, kalau ada reshuffle pada semester pertama, para menteri yang baru harus melakukan penyesuaian lagi," kata Natsir melalui keterangan tertulis, Senin (11/5/2015) di Jakarta.
Natsir mengatakan, daripada merombak susunan kabinet, lebih baik pemerintah memperbaiki iklim investasi dengan mereduksi aturan-aturan yang menghambat dunia usaha, mulai dari undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri (permen), sampai keputusan presiden (keppres).
"Yang penting, hal yang menghambat perlu dibenahi. Walaupun kita bicara tentang investasi atau pergerakan ekonomi, semua peraturan kalau tidak dirapikan dengan baik maka (akan menyebabkan) pergerakan ekonomi nasional juga lambat," kata dia.
Lebih lanjut, Natsir menyampaikan, dunia usaha mengapresiasi apa yang sudah diupayakan pemerintahan di bawah Joko Widodo-Jusuf Kalla, dalam mendorong percepatan ekonomi dan daerah.
Hal tersebut ditandai dengan kerja konkret pada pertemuan APEC, Pertemuan Beijing, Korea, dan Konferensi Asia Afrika di tingkat internasional. Di tingkat nasional, tambah Natsir, roadshow Jokowi–JK keliling daerah merupakan langkah yang sangat positif.
Langkah tersebut perlu dilakukan juga oleh menteri-menterinya untuk melihat permasalahan yang lebih dalam. "Program antara satu kementerian dan kementerian yang lainnya juga harus sinergis," ucap Natsir.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.