Kompas.com - 13/05/2015, 09:50 WIB
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengendus ketidakberesan dalam transaksi penjualan kondensat yang melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Dari hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2012, ditemukan piutang yang berpotensi tidak tertagih dari kerjasama tersebut yang mencapai Rp 1,35 triliun. Dalam audit juga disebut, Menteri Keuangan yang menjabat saat SKK Migas (dulu BP Migas) melakukan penunjukan langsung ke TPPI dinilai ikut bertanggungjawab.

Kala itu, jabatan bendahara keuangan negara dipegang oleh Sri Mulyani yang memimpin Kementerian Keuangan sejak 2005 hingga 2010. BPK beralasan, Menkeu mengetahui pada awal 2009 TPPI sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga perusahaan itu sulit memperoleh pinjaman modal kerja.

Apalagi Direktur Utama TPPI mengirimkan surat ke Menkeu tertanggal 19 Desember 2008 perihal Permohonan Persetujuan Tata Cara Pembayaran Kondensat yang Dikelola BP Migas untuk Diolah TPPI.

Namun, Menkeu tetap memberikan persetujuan terhadap pembayaran tidak langsung melalui Surat Nomor S-85/MK.02/2009 tanggal 12 Februari dengan merujuk pada Surat Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas. Persetujuan itu disampaikan kepada Direktur Utama TPPI lewat surat Nomor 011/BPC0000/2009/S2 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara.

Dalam pelaksanaan kontrak, diketahui PT TPPI mengalami kesulitan pembayaran kepada pemerintah. Penyebabnya, Pertamina akan membayar dengan cara offsetting atau menghitung dengan utang PT TPPI kepada Pertamina sebelumnya. Akibatnya TPPI tidak mampu membayar kewajibannya ke negara.

Selain surat persetujuan Menkeu, BPK menyoroti surat dari Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas yang memberikan penunjukkan langsung kepada PT TPPI. Hal ini tak sesuai dengan Pedoman Tata Kerja BP Migas yang menetapkan penjualan kondensat bagian negara melalui mekanisme penunjukan langsung dilakukan oleh Kepala BP Migas. Meski kondisi keuangan PT TPPI bermasalah, SKK Migas tetap menyalurkan kondensat ke TPPI.

Padahal perusahaan yang dibangun oleh Hashim Djojohadikusumo ini terlambat melakukan pembayaran. Atas kejadian ini, BPK telah memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, memberikan sanksi kepada pejabat pada instansi terkait yang terbukti lalai dalam penunjukan TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara. Kedua, melakukan upaya pengamanan tagihan negara dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin tertagihnya tagihan negara kepada TPPI.

Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri tidak membantah hasil audit BPK ini. Namun Bareskrim belum menelusuri kasus ini hingga ke mantan Menkeu Sri Mulyani. "Dari pemeriksaan saksi, sampai saat ini masih belum ada saksi Sri Mulyani," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Victor Edison Simanjuntak, Selasa (12/5/2015).

Kemarin (12/5/2014), Bareskrim telah memanggil enam orang saksi dan diperiksa: terdiri dari dua pejabat TPPI, tiga pejabat SKK Migas, dan seorang dari Kemkeu. Sayangnya, Victor enggan menyebut identitas keenam saksi tersebut. (Tri Sulistiowati)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hati-hati, Ada Pemeliharaan dan Rekonstruksi di Tol Jagorawi 5-9 Juli 2022

Hati-hati, Ada Pemeliharaan dan Rekonstruksi di Tol Jagorawi 5-9 Juli 2022

Whats New
Viral Video Petani Jual TBS Kelapa Sawit ke Malaysia, Apkasindo: Kami Harus Biayai Keluarga

Viral Video Petani Jual TBS Kelapa Sawit ke Malaysia, Apkasindo: Kami Harus Biayai Keluarga

Whats New
Jurus Mendag Zulhas Naikan Harga TBS Petani Sawit

Jurus Mendag Zulhas Naikan Harga TBS Petani Sawit

Whats New
BRI Prediksi Penyaluran KUR ke 10,7 Juta UMKM Serap 32,1 Juta Lapangan Kerja

BRI Prediksi Penyaluran KUR ke 10,7 Juta UMKM Serap 32,1 Juta Lapangan Kerja

Whats New
Soal Penyesuaian Tarif INA-CBG's, Bos BPJS Kesehatan: Itu Hal yang Menurut Saya Bagus...

Soal Penyesuaian Tarif INA-CBG's, Bos BPJS Kesehatan: Itu Hal yang Menurut Saya Bagus...

Whats New
BCA Gelontorkan Rp 5,65 Miliar ke 18 Perguruan Tinggi Untuk Program Beasiswa

BCA Gelontorkan Rp 5,65 Miliar ke 18 Perguruan Tinggi Untuk Program Beasiswa

Whats New
Syarat dan Cara Buka Rekening Tabungan Haji lewat BSI Mobile

Syarat dan Cara Buka Rekening Tabungan Haji lewat BSI Mobile

Whats New
Menteri ESDM Gelar Raker dengan Menperin, Bahas Isu Krisis Energi

Menteri ESDM Gelar Raker dengan Menperin, Bahas Isu Krisis Energi

Whats New
Faktur Adalah: Pengertian, Fungsi, Komponen, dan Jenisnya

Faktur Adalah: Pengertian, Fungsi, Komponen, dan Jenisnya

Earn Smart
Kebijakan Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Kegiatan Masyarakat Baru Diterapkan 2 Minggu Lagi

Kebijakan Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Kegiatan Masyarakat Baru Diterapkan 2 Minggu Lagi

Whats New
Simak Cara Transfer DANA ke GoPay, OVO dan ShopeePay

Simak Cara Transfer DANA ke GoPay, OVO dan ShopeePay

Spend Smart
Harga Voucher Netflix di Alfamart, Berikut Cara Beli dan Cara Pakainya

Harga Voucher Netflix di Alfamart, Berikut Cara Beli dan Cara Pakainya

Whats New
5 Cara Cek Tarif Tol di Indonesia dengan Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Tarif Tol di Indonesia dengan Mudah dan Praktis

Whats New
Viral Video Petani Sawit Jual TBS ke Malaysia, Ini Respons Mendag Zulhas

Viral Video Petani Sawit Jual TBS ke Malaysia, Ini Respons Mendag Zulhas

Whats New
Viral 'Lowongan Buzzer' untuk Tingkatkan 'Rating' MyPertamina, Ini Respons Pertamina

Viral "Lowongan Buzzer" untuk Tingkatkan "Rating" MyPertamina, Ini Respons Pertamina

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.