Ini Penjelasan Iuran Pensiun 8 Persen BPJS Ketenagakerjaan

Kompas.com - 14/05/2015, 18:17 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menilai, dana yang diperlukan untuk program pensiun jaminan pasti tersebut harus punya nominal besar. Sebab, ketika ada penyaluran dana pensiun bagi pekerja, uang sudah tersedia dan pemerintah tidak ikut menanggung.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Divisi SDM BPJS Ketenagakerjaan Abdul Latif Algaf untuk menjawab adanya pendapat bahwa pengumpulan dana yang terlalu besar dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu.

"Lho, memang harus besar jumlahnya. Kalau tidak besar, kami bayarnya pakai apa? Masa, badan penyelenggara kekurangan duit karena pembukaan rendah (iuran). Kami harus ada fiscal sustainability. Kalau ada penyelewengan, (pelaku) akan ditahan," kata Abdul di Jakarta, Rabu (13/5/2015) malam.

Menurut Abdul, instansi pemerintah yang mengelola dana pensiun memang harus memiliki dana yang sangat besar. Misalnya, instansi di Jepang yang memiliki Rp 15.000 triliun, dan di Malaysia yang kini mempunyai dana Rp 2.000 triliun.

"Kenapa Malaysia sudah memiliki Rp 2.000 triliun? Mereka sudah lama, dan yang ditawarkan (iuran dana pensiun) angka yang moderat sehingga tidak terlalu kecil," ujar Abdul.

Sementara itu, menurut usulan BPJS Ketenagakerjaan, iuran pensiun jaminan pasti sebesar 8 persen. Rinciannya, perusahaan menanggung 5 persen, dan karyawan membayar 3 persen. Ini adalah angka yang sudah diperhitungkan secara matang.

"Itu sudah angka yang moderat, yang akan memberikan (dana pensiun) 30 sampai 40 persen dari pendapatannya. Namun, kami hanya sebagai operator. Berapa pun angkanya nanti, kami akan tetap berjalan," ucap Abdul.

Wakil Sekretaris Umum Apindo Iftida Yasar mengatakan, iuran 8 persen itu sangat berlebihan. Ia juga mengatakan untuk jangan memilih angka dengan membandingkannya pada negara yang sudah lama menjalankan program tersebut. Angka yang ideal pada saat ini adalah 1,5 persen, dan setiap tiga tahun merangkak naik 0,3 persen.

"Buat apa 8 persen kalau 1,5 persen itu cukup? Selama 15 tahun (sampai 2030), uang itu kan enggak keluar. Kalau digambarkan, (perolehan) 8 persen dalam 3 tahun sudah terkumpul Rp 500 triliun, dan pada 2030 akan terkumpul Rp 6.000 triliun. Ini dikumpulkan oleh satu tangan (BPJS Ketenagakerjaan)," tutur Iftida di tempat yang sama.

Sebelumnya, Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengkhawatirkan, jika iuran yang besar dan nantinya terkumpul menjadi sangat besar ini berada di satu instansi, maka hal tersebut dapat memberi ruang bagi para oknum untuk korupsi.

"Uang yang begitu besar dan dikelola BPJS Ketenagakerjaan ini mengundang syahwat korupsi, kan," kata Hariyadi. (Seno Tri Sulistiyono)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Pekerjaan Jembatan Antelope, Simak Rekayasa Lalin di Tol Jakarta-Cikampek

Ada Pekerjaan Jembatan Antelope, Simak Rekayasa Lalin di Tol Jakarta-Cikampek

Whats New
Mengekor Wall Street dan Bursa Asia, IHSG dan Rupiah Pagi Melemah

Mengekor Wall Street dan Bursa Asia, IHSG dan Rupiah Pagi Melemah

Whats New
Daftar 11 Daerah yang Wajibkan Beli Pertalite dan Solar Pakai MyPertamina Per 1 Juli

Daftar 11 Daerah yang Wajibkan Beli Pertalite dan Solar Pakai MyPertamina Per 1 Juli

Whats New
Berapa Tagihan Berlangganan Wifi IndiHome dalam Sebulan?

Berapa Tagihan Berlangganan Wifi IndiHome dalam Sebulan?

Spend Smart
Blue Bird Bakal Tebar Dividen Rp 150 Miliar

Blue Bird Bakal Tebar Dividen Rp 150 Miliar

Whats New
Bitcoin, Dogecoin, dan Ethereum Merah, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin, Dogecoin, dan Ethereum Merah, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Cara Urus Sertifikat Tanah Warisan, Catat Syarat dan Biayanya

Cara Urus Sertifikat Tanah Warisan, Catat Syarat dan Biayanya

Earn Smart
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Sepak Terjang Emirsyah Satar yang Menjadi Tersangka Baru Kasus Korupsi Garuda Indonesia

Sepak Terjang Emirsyah Satar yang Menjadi Tersangka Baru Kasus Korupsi Garuda Indonesia

Whats New
IHSG Hari Ini Mencoba Bangkit, Simak Rekomendasi dari Para Analis

IHSG Hari Ini Mencoba Bangkit, Simak Rekomendasi dari Para Analis

Whats New
Beli Minyak Goreng Curah Pakai KTP, Pembeli: Takut Data Saya Disalahgunakan...

Beli Minyak Goreng Curah Pakai KTP, Pembeli: Takut Data Saya Disalahgunakan...

Whats New
Masa Depan Suram Petani Kita

Masa Depan Suram Petani Kita

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Saham – saham Teknologi Paling Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Saham – saham Teknologi Paling Tertekan

Whats New
Mau Investasi di Kripto? Ingat Harus Punya Dana Cadangan Dulu!

Mau Investasi di Kripto? Ingat Harus Punya Dana Cadangan Dulu!

Earn Smart
[POPULER MONEY] Hotman Paris Temui Ketua MUI soal Holywings | Korupsi Garuda Indonesia Rugikan Negara hingga Rp 8,8 Triliun

[POPULER MONEY] Hotman Paris Temui Ketua MUI soal Holywings | Korupsi Garuda Indonesia Rugikan Negara hingga Rp 8,8 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.