Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faisal Basri: Pemerintah Waras "Ngurus" CPO, tetapi Tidak "Ngurus" Bauksit

Kompas.com - 25/05/2015, 15:35 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat ekonomi, Faisal Basri, kembali mengkritik pemerintah. Kali ini, kritikan Faisal terkait kebijakan pemerintah yang masih melarang ekspor bauksit.

"Pemerintah waras ngurus CPO, tidak waras ngurus bauksit," ujar Faisal Basri dalam acara Kompasiana Seminar Nasional tentang Kondisi Terkini, Harapan, dan Tantangan di Masa Depan Industri Pertambangan Bauksit dan Smelter Alumina Indonesia di Jakarta, Senin (25/5/2015).

Faisal heran mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bauksit pada awal tahun 2014 lalu. Saat itu, kata dia, pemerintah beralasan ingin mendorong proses hilirisasi di sektor industri bauksit.

Perusahaan-perusahaan di industri tersebut diwajibkan mengolah bauksit untuk meningkatkan nilai tambah. Salah satu jalannya dengan wajib membuat pabrik pengolahan bauksit atau smelter. Namun, anehnya, kata dia, aturan yang sama tak diberlakukan di sektor lain, misalnya CPO.

Meski pemerintah juga mendorong proses hilirisasi di industri CPO, produk CPO tak dilarang untuk diekspor. Padahal, kata dia, industri tambang merupakan industri yang padat karya dan padat modal.

Akibat pelarangan ekspor bauksit itu, 40.000 karyawan dirumahkan. Selain itu, akibat kebijakan tersebut, negara diperkirakan kehilangan devisa Rp 17,6 triliun per tahun, penerimaan pajak Rp 4,09 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 595 miliar.

Sebelumnya, pada pemerintahan SBY, Indonesia dilarang mengekspor mineral mentah (raw material). Aturan itu merupakan bentuk pelaksanakan dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mewajibkan penambahan nilai tambah pada mineral mentah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+