Lenovo Jajaki Bangun Perakitan "Smartphone" di Indonesia

Kompas.com - 27/05/2015, 06:18 WIB
President Region Asia Pacific Lenovo Roderick Lappin bersama Direktur SMB & Large Enterprise Lenovo Indonesia Irene Santosa Kompas.com/ Bambang PJPresident Region Asia Pacific Lenovo Roderick Lappin bersama Direktur SMB & Large Enterprise Lenovo Indonesia Irene Santosa
EditorBambang Priyo Jatmiko

BEIJING, KOMPAS.com - Perusahaan gadget yang berbasis di Tiongkok, Lenovo, menjajaki penanaman modal berupa pembangunan perakitan ponsel di Indonesia, menyusul besarnya potensi pasar di Tanah Air.

President Region Asia Pacific Lenovo Roderick Lappin menuturkan pihaknya selalu membuka kemungkinan untuk menanamkan modal di Indonesia, sepanjang beberapa syarat terpenuhi, seperti halnya iklim investasi yang kondusif.

"Meskipun pemerintah Indonesia menawarkan insentif bagi investor, hal itu bukanlah pertimbangan utama bagi kami dalam menanamkan modal. Yang lebih penting adalah bagaimana penanaman modal itu memberi dampak positif bagi kami dengan didukung iklim investasi yang baik," ujarnya kepada Kompas.com, di sela-sela acara Lenovo Tech World, Selasa (26/5/2015).

Menurut dia, Lenovo menjajaki perakitan ponsel cerdas generasi 4G, seiring dengan maraknya operator di Indonesia yang mulai memasuki layanan tersebut. Sejauh ini, seluruh pabrik perakitan smartphone milik Lenovo berada di China.

Lenovo terus berupaya memperbesar pangsa pasar untuk segmen produk smartphone dan tablet. Penjualan terbesar perseroan di Indonesia masih disumbang oleh segmen PC.

Namun demikian, Lappin tidak menyebutkan secara spesifik dana yang akan disiapkan jika nantinya perseroan benar-benar menanamkan investasinya di Indonesia.

Terkait dengan upaya pemerintah menarik investor asing melakukan penanaman modal secara langsung, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan masukan kepada pemerintah agar masa fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan atau Tax Holiday diperpanjang.

Saat ini, mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, tax holiday diberikan paling lama 10 tahun, dan paling singkat 5 tahun.

Kepala BKPM Franky Sibarani menuturkan, masukan tersebut disampaikan BKPM kepada pemerintah setelah mendapat banyak input dari sektor industri. Selain itu, Franky mengaku di negara lain, seperti Vietnam, tax holiday diberikan lebih dari 10 tahun.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.