Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, BI Diminta Serius Jaga Inflasi

Kompas.com - 09/06/2015, 01:33 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XI DPR meminta Bank Indonesia memberi perhatian serius terhadap masalah inflasi yang dinilai tak pernah ditangani dengan instrumen yang memadai. Beberapa bulan terakhir, laju inflasi memukul daya beli masyarakat dan secara struktural berdampak pada kondisi ekonomi nasional.

"Padahal inflasi punya dampak yang luar biasa pada sistem ekonomi. BI rate tidak bisa turun kalau inflasi masih tinggi. Kredit bank tidak bisa turun kalau BI rate masih tinggi. Cost of fund kita buat sektor riil jadi mahal," kata anggota Komisi XI DPR RI, M Misbakhun, dalam rapat dengan Gubernur BI, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BPS, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Menurut Misbakhun, manajemen pengendalian inflasi yang dilakukan oleh BI sebagai penanggung jawab dan pejaga stabilitas inflasi masih sangat amatir. Misbakhun mengaku sudah berkunjung ke berbagai daerah yang memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Namun, keberadaan TPID saja dianggapnya tidak cukup dan inflasi tetap terjadi akibat dalamnya masalah ekonomi. Kerap ditemukan juga tak ada kebijakan yang disiapkan selepas adanya kebijakan tertentu yang bisa memicu inflasi seperti kenaikan harga BBM.

"Yang seperti ini kan dampaknya bisa kita prediksi. Tapi karena cara menangani amatiran dan belum serius, akibatnya makin sulit," kata dia.

Padahal, lanjut politisi Golkar ini, BI memiliki instrumen besar yang bisa digunakan dalam bentuk cadangan dan surplus. BI seharusnya bisa menggunakan instrumen itu semisal dalam operasi pasar.

"Jangan lah cadangan hanya dibekap terus sama BI sendiri, kemudian digunakan untuk biaya operasional saja. Ini menurut saya sangat penting untuk mengontrol inflasi dengan baik," katanya.

Misbakhun pun meminta agar jajaran pemerintah menyiapkan asumsi makro untuk RAPBN 2016 secara lebih realistis sesuai kondisi di lapangan. "Kalau memang ada optimisme pertumbuhan itu akan naik, kenaikan paling masuk akal berapa? Saya mendukung optimisme Pemerintah. Tapi harus realistis dan harus bisa diterima pasar dengan baik," kata Misbakhun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Whats New
Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Whats New
Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Spend Smart
Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Whats New
Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Spend Smart
Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Whats New
Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Whats New
Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Whats New
KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

Whats New
Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Whats New
Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Whats New
Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Whats New
Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Whats New
Isu 'Business Judgment Rule' dan 'Talent Mobility' di PP Nomor 23 Tahun 2022

Isu "Business Judgment Rule" dan "Talent Mobility" di PP Nomor 23 Tahun 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.