Pembangunan Kereta Api di Kalteng Tunggu Jaminan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembangunan rel kereta api di Kalimantan Tengah masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan untuk memberikan jaminan dari pihak pemerintah pusat. Jika surat Kemenkeu tersebut sudah terbit, maka peletakkan batu pertama (groundbreaking) proyek ini bisa langsung dimulai.

"Terkait satu jaminan, bukan goverment guarantee tapi untuk kenyamanan saja, comfort letter Menkeu terkait dengan masalah kebijakan," kata Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (12/6/2015), seusai mengikuti rapat perkereta apian.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa Kemenkeu akan segera menerbitkan surat. Demikian juga dengan Kementerian Perhubungan.

"Melihat perkembangannya kami mengharapkan agar bisa beberapa waktu ini ada groundbreaking-nya," ucap Narang.

Pemrov Kalteng mengusulkan pembangunan satu trayek yang panjangnya kurang lebih 480 kilo meter. Rel kereta tersebut akan membentang dari Puruk Cahu hingga ke Kapuas. Proyek ini menelan anggaran kurang lebih 5 miliar dollar AS. Menurut Narang, pengerjaan proyek rel kereta api ini murni melibatkan pihak swasta.

"Konsorium China Rail Way dengan salah satu perusahaan, PT Multi Mega Guna Ganda Semesta," ucap dia.

Ditargetkan, proyek ini selesai dikerjakan dalam waktu kurang lebih tiga setengah tahun. Narang juga mengklaim bahwa analisis dampak lingkungan (amdal) untuk proyek ini sudah sesuai dengan aturan Kementerian Kehutanan.

Terkait proyek ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa pemerintah ingin menghubungkan satu provinsi dengan provinsi lainnya di Kalimantan melalui rel kereta api.

Kalteng nantinya diminta memikirkan agar rel kereta ini bisa bersambung dengan rel jalur nasional. Jalur nasional ini yang nantinya akan menghubungkan satu provinsi dengan provinsi lainnya.

"Masing-masing provinsi mempunyai perencanaan menghubungkan provinsi ke koridor trace nasionalnya, karena itu tadi Kalteng, Kaltim, dan Kalsel sepakat memasukkan rencana ini dalam program daerah," kata Kalla.

Wapres juga memastikan bahwa Kemenhub segera menerbitkan izin-izin terkait pengoperasian rel.