Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"CPO Supporting Fund" Bisa Dukung Pengembangan BBN

Kompas.com - 18/06/2015, 12:13 WIB
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pembentukan badan pengelola untuk program pungutan minyak sawit atau CPO supporting fund (CSF)  dinilai sebagai keseriusan pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar nabati (BBN), dalam hal ini jenis biodiesel. 

Direktur Indef  Enny Sri Hartati mengatakan, pengembangan bahan bakar nabati tidak bisa ditumpukan kepada APBN semata untuk itu harus dicari sumber dana lainnya seperti pembentukan CPO Fund tersebut.

“Semangatnya sangat baik untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan beralih kepada penggunaan bahan bakar nabati. Untuk itu, keberadaan BLU akan menjadi penting,” ucap Enny di Jakarta Kamis (18/6/2015).

Ia juga mengingatkan pentingnya good corporate governance dalam pengelolaan BLU tersebut.  “Mekanisme penggunaan dana dan pengembangan BBN menjadi sangat penting didalam BLU tersebut. Meski ini tidaklah mudah,” tambah Enny.

Sementara itu, mengenai masih adanya penolakan pelaku industry hilir kelapa sawit, menurut Enny harus dicarikan solusinya dengan mengajak mereka untuk duduk bersama dan memberikan solusi terhadap keberatan tersebut seperti memberikan pengurangan pungunan atau subsidi kebijakan dalam hal lain.

“Tentu nya setiap kebijakan yang diambil aka nada pihak yang keberatan meski saya kira kemarin semua sudah setuju. Untuk indusitri hilir harus dicarikan solusinya sehingga kebijakan yang bagus ini bisa berjalan. Kebijakan pungutan ini jangan digebyahuyah semua tapi harus ada penyesuaian,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi, Rida Mulyana mengatakan, ketergantungan energi kepada negara lain sangat berbahaya karena itu perlu diupayakan untuk memaksimalkan potensi sumber -sumber energi alternatif menggantikan energi fosil.

Sumber energi alternatif yang cukup banyak dimiliki Indonesia antara lain sawit. Pasokan kelapa sawit Indoensia saat ini sangat melimpah sehingga tidak perlu menambah luas lahan sudah mencukupi kebutuhan.

“Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian dan meminimalkan penggunaan minyak bumi merupakan prioritas kebijakan pengembangan energi,” kata dia.

Pemerintah telah mencanangkan mandatory BBN sebesar 15 persen tahun ini dan 20 persen untuk tahun 2016 mendatang. Pencampuran 10 persen tidak mengganggu kinerja mesin dan pencampuran 20 persen sudah dilakukan tes dengan hasil tidak ada permasalahan signifikan.

“Pencampuran ini manfaatnya segudang antara lain, mengurangi ketergantungan kita terhadap impor solar yang makin tinggi dan akan terus semakin tinggi, campur dengan sawit karena pasokan kita melimpah, tanpa menambah lahan sawit karena masih melimpah,” lanjut Rida.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Lewat Kerjasama Layanan BaaS, BCA Digital Bidik 20.000 Pengguna MRT Jakarta Jadi Nasabah Baru

Whats New
Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Perkuat Stok Jelang Puasa dan Lebaran, Mendag Zulhas Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng per Bulan

Whats New
Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Mendagri Malaysia Temui Menaker Bahas Perlindungan PMI Sektor Domestik

Rilis
Temukan Ada Distributor yang 'Bundling' Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Temukan Ada Distributor yang "Bundling" Minyakita, KPPU: Praktek Persaingan Usaha yang Tidak Sehat

Whats New
Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Badai PHK Perusahaan Teknologi Berlanjut, Ketua Asosiasi E-Commerce Buka Suara

Whats New
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Whats New
Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Kementerian ESDM Siasati Kenaikan Harga Elpiji yang Berada di Atas HET

Whats New
Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Investasi Asing Meningkat, BI Soroti Tantangan di Sektor Hilirisasi SDA

Whats New
Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana 'Update' Pembahasan RUU PPRT?

Cegah Perdagangan Orang, Bagaimana "Update" Pembahasan RUU PPRT?

Whats New
Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Minyakita Dijual Melebihi HET, KPPU Bakal Panggil Kemendag dan Kemenperin

Whats New
IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

IFG Holding Cetak Laba Bersih Rp 3,44 Triliun Tahun 2022

Whats New
BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

BSM Umat Resmi Jadi BSI Maslahat

Whats New
Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Antisipasi Tingginya Kebutuhan Pupuk, Petrokimia Gresik Amankan Pasokan Gas dari Lapangan JTB

Whats New
Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Bakal Berhenti Beroperasi pada 31 Maret, Siapa Pemilik JD.ID?

Whats New
Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Evaluasi Mingguan Harga BBM Non-Subsidi Ikuti Harga Minyak Dunia Dinilai Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+