Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Minta Jokowi Copot Direktur Pelindo II

Kompas.com - 18/06/2015, 16:45 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kemarahan Presiden Joko Widodo melihat ketidakberesan pengelolaan dwelling time di PT Pelindo II mendapat respons positif dari para pengusaha logistik. Pasalnya, kondisi ini sudah lama terjadi dan mengakibatkan kelambanan serta tidak efisiennya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Masita mengatakan seharusnya Jokowi mencopot Direktur Pelindo II karena tidak mampu mengatasi persoalan ini. Ia mengatakan persoalan utama justru di tubuh Pelindo.

"Dwelling time bukan persoalan baru, sudah tiga Menko Perekonomian dan tiga menteri perdagangan yang diganti, tapi tidak pernah selesai karena eksekutornya pejabat-pejabat itu juga," ujar Zaldy dalam keterangan pers, Kamis (18/6/2015).

Zaldy mengeluhkan selama ini pengusaha tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi banyaknya dan rumitnya berokrasi di Pelindo II. Akibatnya, proses masa tunggu bongkar muat barang. Hal itu terjadi karena akar persoalan ada di dalam Pelindo II.

Ia menuding Pelindo tidak becus mengurus pelabuhan karena hanya mengejar keuntungan. Akibatnya sisi pelayanan kepada masyarakat terabaikan. Ia menyarankan agar Jokowi mengusut tuntas persoalan di tubuh Pelindo."Kontainer kami terkena tarif progresif karena harus menginap. Ini sangat tidak adil," ucapnya.

Zaldy menilai, lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok disebabkan mekanisme yang diterapkan Pelindo yang kini berada di bawah komando Richard Joost Lino sangat berbelit-belit. Apalagi ALI melihat di Pelabuhan Tanjung Priok terdapat dualisme pengelolaan yaitu Indonesia Port Corporation (IPC) dan PT Pelindo II.

Menurut Zaldy, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar setiap minggu berkantor di Pelabuhan Tanjung Priok. Saat itu, PT Pelindo II memberikan masukan kepada Mahendra sehingga pemerintah akhirnya memutuskan memberlakukan kenaikan tarif secara progresif hingga 300 persen biaya penumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Kami sedih karena pemerintah hanya mendengar masukan sepihak dari Pelindo II. Apakah ada perubahan? Jelas-jelas sampai hari ini tidak ada perubahan," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Carmelita Hartoto menyatakan hal serupa. Ia berharap, pengelolaan pelabuhan dilakukan secara profesional dan baik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. "Saatnya, kita selesaikan persoalan dwelling time, sebab persaingan makin ketat memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” katanya.

Selama ini, lanjut Carmelita, Pelabuhan Tanjung Priok menanggung sekitar 70 persen aktivitas bongkar muat di Indonesia. Bahkan, pada saat peak arus bongkar muat, kerap terjadi kemacetan sehingga dwelling time menjadi lebih lama. Ia yakin, kalau sebagian aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok dialihkan ke Cikarang Dryport pasti akan lebih efektif, sambil pelaku usaha menunggu pembangunan Marunda Port atau pun Cilamaya. (Noverius Laoli)

baca juga: Jokowi Ancam Copot Menteri, Menko Maritim Sebut Bagus untuk Menyemangati

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com