Jangan Lagi "Dwell Time" Jadi Masalah Klasik

Kompas.com - 22/06/2015, 18:09 WIB
EditorJosephus Primus


KOMPAS.com - Kalangan dunia usaha berharap agar masa inap kontainer atau dwell time jangan lagi menjadi masalah klasik. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Logistik Carmelita Hartoto, dan  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyampaikan catatan masing-masing ihwal hal tersebut hari ini, Senin (22/6/2015).

Menurut Zaldy, dwell time sejak masa dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seakan tak pernah tuntas. Padahal, menteri perekonomian sudah berganti tiga kali. Tak hanya itu, sudah tiga kali pula menteri perdagangan dan kepala Bea Cukai berganti. "Sudah tiga kali pula Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok berganti," tutur Zaldi.

Memang, target menurunkan dwell time dari 5,5 menjadi 4,7 hari masih sangat sulit diwujudkan. Pasalnya, masalah dwell time, menurut Zaldyi, bukan hanya persoalan fasilitas pelabuhan semata.

Sebagaimana diketahui, sistem keluar masuk barang di pelabuhan terdiri dari tiga proses, mulai dari pengurusan dokumen (pre-clearance), pemeriksaan bea dan cukai (custom clearance), dan terakhir proses pengeluaran barang (post-clearance). Di sisi lain, masalah ini juga tak lepas dari masih banyak aturan yang belum sinkron, belum berlakunya sistem satu pintu, sistem daring belum tersambung di semua terminal dan institusi yang terlibat dalam proses custom clearance seperti bea cukai, BPOM, karantina dan operator pelabuhan.

Lantaran itulah, Zaldy meminta agar Presiden Joko Widodo tidak hanya fokus pada dwell time impor. Dalam hematnya, justru yang lebih parah adalah dwell time di pelabuhan-pelabuhan seluruh Indonesia yang sangat parah kondisinya dibandingkan di Tanjung Priok. Ini yang sebenarnya menjadi penyebab utama kenaikan harga barang di Indonesia. Sebagai catatan bahwa yang mengatur semua itu adalah Pelindo, dari Pelindo I hingga Pelindo IV. “Jika ingin semuanya berubah, sudah saat memberikan penguatan kepada otoritas pelabuhan sebagai otoritas tunggal. Selama ini otoritas pelabuhan belum memainkan peranannya sebagai regulator dan kalah pamor dengan Pelindo yang punya banyak dana,” tuturnya.

Anak tiri

Zaldy mengusulkan adanya pengalihan sebagian kegiatan volume bongkar-muat kontainer ekspor-impor untuk mengurangi beban Tanjung Priok. Ia menyebut Cikarang Dry Port (CDP) sebagai alternatif.

Namun demikian, Zaldy meminta pemerintah agar tidak memperlakukan CDP sebagai anak tiri. Andai hal itu terjadi,  CDP bakal menjadi contoh buruk untuk program private public partnership (kemitraan pemerintah dan swasta). Pasalnya, CDP berdiri karena permintaan pemerintah dan Bea Cukai untuk mengurangi beban Tanjung Priok.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Carmelita Hartoto. Menurutnya, selama ini Pelabuhan Tanjung Priok menanggung sekitar 70 persen aktivitas bongkar muat di Indonesia.  Bahkan,  pada saat  peak (puncak)  arus bongkar muat,  kerap terjadi kemacetan sehingga  dwell time menjadi  lebih lama. “Saya yakin, kalau sebagian aktivitas di Tanjung Priok dialihkan  ke Cikarang Dry Port (CDP) pasti akan lebih efektif, sambil kita menunggu pembangunan Marunda Port atau pun Cilamaya,” ujarnya.

Pernyataan Carmelita ini didasarkan pada pentingnya menurunkan dwell time di Tanjung Priok yang telah menjadi masalah klasik pengusaha perkapalan. “Saatnya kita selesaikan persoalan dwelling time, sebab  persaingan makin ketat memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” tegasnya.

Selanjutnya, Ernovian G Ismy juga menaruh harapan besar jika ada pembenahan di Tanjung Priok. “Ini mejadi angin segar karena ada harapan untuk pembenahan infrastruktur industri logistik dan perubahan besar di pelabuhan,” ujarnya.

Di mata Ernovian, pelaku industri TPT (tekstil dan produk tekstil) nasional akan merasakan dampak jika benar perubahan itu terjadi, terutama pada tarif dan produktivitas. Hal itu, pada akhirnya akan mempersingkat waktu atau memperbaiki dwell time.

Pria yang akrab dipanggil Inov ini menyebut bahwa semua pelaku TPT telah merasakan berbelitnya birokrasi di Tanjung Priok khususnya penanganan aktivitas ekspor-impor.
Karena itu, kata Inov jika perubahan itu dilakukan, tentu hal itu akan mempercepat proses penanganan( handling) dan logistik barang-barang dari pelaku industri TPT.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Citi Indonesia: Kami Belum Berlakukan HAKI sebagai Jaminan Utang

Citi Indonesia: Kami Belum Berlakukan HAKI sebagai Jaminan Utang

Whats New
A.S. Watson Group Janji Buka 200.000 Lowongan Kerja untuk Anak Muda Pada 2030

A.S. Watson Group Janji Buka 200.000 Lowongan Kerja untuk Anak Muda Pada 2030

Whats New
Lowongan Kerja Angkasa Pura Solusi Integra untuk Lulusan SMA, Simak Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja Angkasa Pura Solusi Integra untuk Lulusan SMA, Simak Posisi dan Syaratnya

Whats New
Kominfo: Batas Akhir Penghentian Siaran TV Analog Tetap 2 November 2022

Kominfo: Batas Akhir Penghentian Siaran TV Analog Tetap 2 November 2022

Whats New
Diskon Pajak Mobil dan Rumah Berakhir September 2022, Bakal Diperpanjang?

Diskon Pajak Mobil dan Rumah Berakhir September 2022, Bakal Diperpanjang?

Whats New
[POPULER MONEY] Ratusan Guru PPPK Kaget Lokasi Penempatan Tak Sesuai | Dana IKN Nusantara Belum cair

[POPULER MONEY] Ratusan Guru PPPK Kaget Lokasi Penempatan Tak Sesuai | Dana IKN Nusantara Belum cair

Whats New
Pasang Panel Surya di Medan, APL Yakin Bisa Kurangi 63,5 Ton Karbon Emisi Per Tahun

Pasang Panel Surya di Medan, APL Yakin Bisa Kurangi 63,5 Ton Karbon Emisi Per Tahun

Whats New
Perkuat Bisnis, Farmasi Digital Lifepack Dapat Suntikan Dana Rp 103,3 Miliar

Perkuat Bisnis, Farmasi Digital Lifepack Dapat Suntikan Dana Rp 103,3 Miliar

Whats New
Tingkatkan Riset di Perguruan Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 2,15 Triliun

Tingkatkan Riset di Perguruan Tinggi, Pemerintah Gelontorkan Rp 2,15 Triliun

Whats New
RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal PMI

RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal PMI

Whats New
Citi Indonesia Perkirakan BI akan Naikkan Suku Bunga Acuan 0,5 Persen Sampai Akhir Tahun

Citi Indonesia Perkirakan BI akan Naikkan Suku Bunga Acuan 0,5 Persen Sampai Akhir Tahun

Whats New
Kemenperin: Kinerja Industri Kaca Nasional Terus Tumbuh Setiap Tahunnya

Kemenperin: Kinerja Industri Kaca Nasional Terus Tumbuh Setiap Tahunnya

Whats New
Prospek Profitabilitas GoTo Usai Perluas Kerja Sama dengan Bank Jago

Prospek Profitabilitas GoTo Usai Perluas Kerja Sama dengan Bank Jago

Earn Smart
Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Soal Isu Harga Mi Instan Naik 3 Kali Lipat, Kementan: Pemerintah Mengedepankan Kewaspadaan

Whats New
Soal Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia Masih Pantau Harga Avtur

Soal Penyesuaian Harga Tiket Pesawat, Garuda Indonesia Masih Pantau Harga Avtur

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.