Dirut BLU CPO Fund Siap "Blusukan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Layanan Umum  Minyak Sawit Mentah (BLU CPO) Fund Bayu Krisnamurthi mengakui ada kekhawatiran di tingkat petani saat kebijakan pungutan ekspor kelapa sawit diberlakukan pada 1 Juli 2015 nanti. Untuk meredakan kekhawatiran itu, Bayu pun mengaku akan turun langsung, blusukan, dan berbicara kepada para petani sawit. "Saya tentu berharap setelah ini nanti bisa berjalan komunikasi bisa diberikan lebih baik, lebih intensif. Saya akan kedaerah dan lain-lain mudah-mudahan bisa katakanlah kebingunan itu bisa kita jawab," ujar Bayu di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Selain khawatir harga tandan buah segar (TBS) sawit tertekan, para petani, kata Bayu, juga mengkhawatirkan mekanisme peremajaan sawit yang akan dijalankan pemerintah. Menurut mantan Wakil Menteri Perdagangan di era Presiden Susilo Bambang YUdhoyono itu, hasil dari peremajaan sawit yang berasal dari dana pungutan ekspor sawit nantinya tak akan bisa terlihat dalam hitungan bulan.

Pasalnya kata dia, hasil kelapa sawit yang ditanam itu akan mencapai 30 tahun sampai produksinya benar-benar bisa dirasakan keseluruhan manfaatnya. "Jadi badan ini tidak bisa dihitung hanya dalam hitungan bulan, apalagi minggu. Ini badan yang mudah-mudahan bisa hidup sampai 30 tahun paling tidak, karena kalau kita remajakan sekarang sawitnya, tanaman itu akan berumur ekonomis sedemikian panjang, jadi badan ini atau kebijakan ini adalah kebijakan jangka panjang," demikian Bayu Krisnamurthi.