Pelaku UKM Harus Bersiap Bayar Pajak Lebih Besar

Kompas.com - 23/06/2015, 11:58 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
EditorErlangga Djumena


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pemilik usaha kecil menengah (UKM) harus bersiap membayar pajak penghasilan (PPh) lebih besar dari usaha tahun ini. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Ditjen Pajak menargetkan revisi beleid ini berlaku tahun depan.

Aturan nomor 46/2013 mengamanatkan UKM yang memiliki omzet usaha tidak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun wajib membayar PPh pribadi maupun badan sebesar 1 persen dari omzet. Dalam revisi  kelak, Ditjen Pajak mengusulkan pungutan PPh final itu hanya berlaku bagi UKM yang baru berumur kurang dari tiga tahun. Pelaku UKM lama atau berumur lebih dari tiga tahun harus membayar PPh badan dan perorangan secara normal sesuai aturan yang berlaku, yakni 25 persen dari laba.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan, usulan revisi beleid ini telah sampai ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Ditjen Pajak ingin pembahasan revisi aturan pajak UKM ini selesai akhir tahun ini.

"Semoga bisa diselesaikan tahun ini, penerapan perubahannya mulai tahun depan," kata Mekar kepada Kontan, Senin (22/6/2015).

Ditjen Pajak memandang revisi ini sangat penting untuk mengatasi penyalahgunaan pajak UKM. Sejak PP 46/2013 berlaku, banyak pengusaha UKM memilih membayar PPh final 1 persen karena tarifnya lebih murah. Padahal, sebelumnya pengusaha yang berubah jadi UKM itu sudah membayar pajak dengan tarif reguler.

Apalagi, PP 46/2013 juga tak melarang pengusaha UKM beralih dari pembayaran PPh reguler ke final. Namun, Ditjen Pajak tak merinci data pengusaha UKM yang beralih ke PPh final.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKF Suahasil Nazara saat dikonfimasi terkait hal ini mengaku belum ada pembahasan lebih detail mengenai rencana revisi beleid itu. Ia juga belum bisa memastikan kapan pembahasan peraturan ini akan kelar.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo sependapat, PP 46/2013 memang membutuhkan revisi. Soalnya, beleid itu menimbulkan distorsi lantaran tak mendefinisikan sasaran calon kena pajak sesuai dengan undang-undang (UU) UKM.

Padahal UU UKM menyebut definisi UKM selain berdasarkan omzet, juga dari besarnya aset dan afiliasi. Potensi penerimaan pajak UKM sebenarnya bisa mencapai Rp 10 triliun per tahun. Tapi realisasinya kini hanya sebesar Rp 2 triliun per tahun. (Adinda Ade Mustami)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini

Whats New
Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Usai Jokowi Resmi Cabut Larangan Ekspor CPO, Organisasi Petani Kelapa Sawit Minta Pembenahan Regulasi di BPDPKS

Whats New
Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Wall Street Berakhir Merah, Investor Masih Lakukan Aksi Jual, Saham–saham Retail Masih Tertekan

Whats New
SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

SPKS Sambut Baik Keputusan Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Whats New
Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Syarat dan Biaya Cabut Berkas Motor Tanpa Calo

Spend Smart
Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Keran Ekspor CPO dan Minyak Goreng Dibuka Lagi, GAPKI: Terima Kasih Bapak Presiden

Whats New
E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

E-Toll Bakal Diganti MLFF Buat Bayar Tol, Bagaimana Nasib Uang Elektronik Perbankan?

Whats New
[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

[ POPULER MONEY ] Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik | Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Subsidi BBM dan Listrik Bengkak, Sri Mulyani Minta Anggaran Ditambah

Whats New
Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Dapat Restu Jokowi, Sri Mulyani Siap Naikkan Tarif Listrik Orang Kaya

Whats New
STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

STA Resources Target Ekspansi Perkebunan Sawit hingga 50.000 Hektar 2025

Rilis
Jokowi Cabut Ekspor Minyak Goreng, Ikappi Ungkap Kekecewaan

Jokowi Cabut Ekspor Minyak Goreng, Ikappi Ungkap Kekecewaan

Whats New
Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Berpotensi Naik Rp 420 Triliun

Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Berpotensi Naik Rp 420 Triliun

Whats New
BTN Dapat Suntikan Dana untuk Program Sejuta Rumah

BTN Dapat Suntikan Dana untuk Program Sejuta Rumah

Whats New
Transaksi BI-Fast Bank Mandiri Sudah Tembus Rp 106 Triliun

Transaksi BI-Fast Bank Mandiri Sudah Tembus Rp 106 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.