Menteri Susi: Kritik Itu Boleh, tapi Akhir-akhir Ini Tendensius..

Dalam sambutan peluncuran technopark yang menjadi mandat untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (25/6/2015), Susi meminta pemerintah dan parlemen untuk bahu-membahu dan bergotong-royong mewujudkan nawacita.

“Saya mohon DPR dan pemerintah bahu-membahu. Kita hentikan kesinisan dan sikap skeptis bahwa kita tidak bisa,” ucap Susi.

Dia pun kembali menegaskan, alasan mengapa dirinya mau bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah janji adanya perubahan. Susi juga mengatakan, tanpa perubahan yang dilakukan, maka hal-hal baik untuk masyarakat tidak mungkin terjadi.

“Bukan kritik itu tidak boleh. Tapi, akhir-akhir ini tendensius dan mematikan spirit untuk melakukan perubahan,” sambung mantan bos salah satu maskapai penerbangan itu.

Susi meminta semua pihak sadar bahwa perubahan yang menjadi jargon pemerintahan Jokowi tidak mudah dilakukan dan banyak tantanganya baik domestik, maupun global. “Banyak orang yang comfort dengan status quo dan menikmati bertahun-tahun, walaupun itu tidak benar,” sindir Susi.

Dalam kesempatan tersebut, Susi juga menuturkan sektor kelautan dan perikanan diharapkan menjadi salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi RI, di tengah perekonomian global yang belum menggeliat, kecuali Amerika Serikat.

“Masih ada dan marak, tapi tidak seperti dulu. Buktinya kebijakan kita memberikan tanda luar biasa. Ekspor tuna dari data Asosiasi Tuna Longline Indonesia mencatat kenaikan dari 800.000 kg pada Mei menjadi 1,5 juta ton pada Juni,” jelas Susi.

Sementara itu, menghadapi kemungkinan musim kering berkepanjangan akibat El Nino, Susi mengatakan kondisi ini justru menguntungkan nelayan. “Tanda-tanda ekstrim El Nino, adalah musim yang ditunggu-tunggu. Kemarau panjang akan membuat perubahan suhu yang membuat ikan datang. Sementara petani kekeringan, nelayan justru diuntungkan,” kata Susi.

Sebagaimana diketahui, kebijakan menteri nyenterik ini acapkali menuai kritik tajam, bukan hanya dari asosiasi dan pelaku usaha ataupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Namun, parlemen yang sejatinya menjadi mitra pemerintah juga beberapa kali mengkritisi kebijakan Susi.

Seperti salah satunya, anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan yang mengkritik keras kebijakan Susi, terkait pelarangan alih muatan ikan di tengah laut (transshipment). Menurut dia, gara-gara kebijakan Susi, banyak nelayan yang menjadi pengangguran, bahkan beralih profesi jadi penjual togel.